DOKUMEN DAN BAHAN BAHAN ZONA INTEGRITAS
|
Video Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Palu |
|
|
Berita Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM |
|
|
LKE (Lembar Kerja Evaluasi) |
|
|
AREA ZONA INTEGRITAS : |
|
|
- Area I – Manajemen Perubahan |
|
|
- Area II – Penataan Tata Laksana |
|
|
- Area III – Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) |
|
|
- Area IV – Penguatan Akuntabilitas |
|
|
- Area V – Penguatan Pengawasan |
|
|
- Area VI – Peningkatan Kuliatas Pelayanan Publik |
|
|
Pedoman Pelaksanaan ZI menuju WBBK - WBBM |
|
|
Kuesioner Survei IPK (Indeks Persepsi Korupsi ) |
|
|
Format Pelaporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi ) |
|
|
Alur Proses Perhitungan IPK (Indeks Persepsi Korupsi ) |
|
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.