PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING

 

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding :

1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam tenggang waktu :

a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;

b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU No 20 Tahun l947).

2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No 7 Tahun 1989).

3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No 20 Tahun 1947).

4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat  mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No 20 Tahun 1947)

5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 11 ayat(1) UU No 20 Tahun 1944).

6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama,/mahkamah syar'iyah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara pada    tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

8. Pengadilan agama/hahkamah syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para  pihak.

9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera:

a Untuk perkara cerai talak :

1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

b Untuk perkara cerai gugat:

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.

2. Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.

3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.

4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.

5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.

6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.

7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat    pertama.

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1766717
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
701
2196
10483
1745463
22717
35423
1766717

Your IP: 35.175.182.106
2018-12-14 14:09

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev