PUTUSAN TERBARU

Profil Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional

 

 

Nama

: H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Tempat, Tanggal Lahir

: Pati, 01 Mei 1969

NIP

: 19690501.199303.1.003

Jabatan

: Panitera

Pangkat/Golongan

: Pembina Tingkat I, IV/b

TMT

: 01 April 2015

Pendidikan Terakhir

: S2 Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

 

 

 

Nama

: Dra. Ernawati

Tempat, Tanggal Lahir

: Soppeng, 07 Desember 1966

NIP

: 19661207.199603.2.002

Jabatan

: Panitera Muda Banding

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2008

Pendidikan Terakhir

: S1 Syari’ah IAIN Alauddin Ujung Pandang

 

 

Nama

: Dra. Nuranah, M.H.

Tempat, Tanggal Lahir

: Tolitoli, 04 Desember 1966

NIP

: 19661204.199403.2.002

Jabatan

: Panitera Muda Hukum

Pangkat/Golongan

: Pembina, IV/a

TMT

: 01 Oktober 2016

Pendidikan Terakhir

: S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta

 

 

Nama

: Agus Subarno, S.Ag

Tempat, Tanggal Lahir

: Temanggung, 14 Maret 1958

NIP

: 19580314.198303.1.003

Jabatan

: Panitera Pengganti

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2010

Pendidikan Terakhir

: S1 Syari’ah IAIN Alauddin Ujung Pandang

 

 

Nama

: Munawar, S.Ag.

Tempat, Tanggal Lahir

: Tolitoli, 12 Agustus 1963

NIP

: 19630812.199503.1.001

Jabatan

: Panitera Pengganti

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2007

Pendidikan Terakhir

: S1 Syar'iah UMI Ujung Pandang

 

 

Nama

: Drs. Mustamin

Tempat, Tanggal Lahir

: Bone, 31 Desember 1961

NIP

: 19611231.199103.1.020

Jabatan

: Panitera Pengganti

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2003

Pendidikan Terakhir

: S1 Perdata Pidana Islam IAIN Alauddin Ujung Pandang

 

 

Nama

: Hj. Andi Syuhada, S. Ag.

Tempat, Tanggal Lahir

: Samarinda, 09 September 1958

NIP

: 19580909.197903.2.001

Jabatan

: Panitera Pengganti

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2007

Pendidikan Terakhir

: S1 Syari’ah Peradilan Agama Universitas Alkhairaat Palu

 

 

Nama

: H. Ahmad Islam, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir

: Soppeng, 01 Desember 1955

NIP

: 19551231.198203.1.075

Jabatan

: Panitera Pengganti

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 Oktober 2008

Pendidikan Terakhir

: S1 Hukum Keperdataan Universitas Muhammadiyah Palu

 

 

Nama

: Hety Buntuan, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir

: Ambon, 13 November 1963

NIP

: 19631113.199303.2.002

Jabatan

: Panitera Pengganti

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2004

Pendidikan Terakhir

: S1 Hukum Perdata Universitas Sam ratulangi Manado

 

 

Nama

: Heru Dwi Susanto, S.Kom., M.M.

Tempat, Tanggal Lahir

: Pasuruan, 15 September 1976

NIP

: 19760915.200604.1.001

Jabatan

: Pranata Komputer Muda

Pangkat/Golongan

: Penata, III/c

TMT

: 01 April 2014

Pendidikan Terakhir

: S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Tadulako Palu

 

 

Nama

: Moh. Syahdimas Yusrin, S.Si., M.M.

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 06 Mei 1980

NIP

: 19800506.200604.1.005

Jabatan

: Pranata Komputer Muda

Pangkat/Golongan

: Penata, III/c

TMT

: 01 Oktober 2014

Pendidikan Terakhir

: S2 Manajemen Keuangan Universitas Tadulako Palu

 

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

844305
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
4116
5566
9682
794549
124539
125020
844305

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-21 12:59

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 72/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 71/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 70/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018
    ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev