PUTUSAN TERBARU

Profil Pejabat Struktural Pejabat Struktural

  • Cetak
Detail
Kategori: Pejabat Struktural
Diterbitkan: Rabu, 22 Juni 2016 01:32
Ditulis oleh Budy
Dilihat: 567

 

Nama

: Sutarno, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir

: Ledokdawan, 04 Maret 1968

NIP

: 19680304.199803.1.001

Jabatan

: Sekretaris

Pangkat/Golongan

: Pembina Tk.I, IV/b

TMT

: 01 April 2017

Pendidikan Terakhir

: S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta

 

 

Nama

: Samsidar B. Gani, S.Ag.,M.M.

Tempat, Tanggal Lahir

: Ampana, 25 Mei 1969

NIP

: 19690525.199803.1.003

Jabatan

: Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian

Pangkat/Golongan

: Pembina, IV/a

TMT

: 01 Oktober 2014

Pendidikan Terakhir

: S2 Manajemen Universitas Tadulako Palu

 

 

Nama

: Agus Sukamto, S.Ag.

Tempat, Tanggal Lahir

: Djombang, 17 Agustus 1970

NIP

: 19700817.199803.1.002

Jabatan

: Kepala Bagian Umum Dan Keuangan

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2010

Pendidikan Terakhir

: S1 Peradilan Agama IAIN Alauddin Ujung Pandang

 

 

 

Nama

: Safaat, S.H., M.M.

Tempat, Tanggal Lahir

: Biromaru, 12 Februari 1975

NIP

: 19750212.199803.1.006

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Rencana Proggram Dan Anggaran

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 Oktober 2014

Pendidikan Terakhir

: S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Tadulako Palu

 

 

 

Nama

: Ruly Adhiyaksa, S.H., M.M.

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 22 Juli 1974

NIP

: 19740722.200312.1.003

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 April 2016

Pendidikan Terakhir

: S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Tadulako Palu

 

 

Nama

: Hj. Rostiah Kasim, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir

: Pangkajene, 14 Juli 1973

NIP

: 19730714.200003.2.004

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan

Pangkat/Golongan

: Penata Tingkat I, III/d

TMT

: 01 Oktober 2012

Pendidikan Terakhir

: S1 Hukum Perdata Universitas Tadulako Palu

 

 

Nama

: Iin Maghfirah, S. Th.I.

Tempat, Tanggal Lahir

: Kawatuna, 13 Maret 1982

NIP

: 19820313.200604.2.003

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi

Pangkat/Golongan

: Penata, III/c

TMT

: 01 April 2014

Pendidikan Terakhir

: S1 Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

APLIKASI INTERNAL

PENGUNJUNG

844396
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
4207
5566
9773
794549
124630
125020
844396
Your IP: 54.224.151.24
2018-05-21 13:11

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 72/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 71/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 70/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018
    ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev