PUTUSAN PENGADILAN

PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2019 - Putus : 19-03-2019 - Upload : 19-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
Novi binti Mustabil Melawan Moh. Fausan bin Rahman
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-03-2019 - Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 28-02-2019 - Upload : 05-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-02-2019 - Upload : 12-02-2019
Putusan PTA PALU Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Waris Islam
Register : 2018 - Putus : 20-12-2018 - Upload : 21-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Gufron bin Sagaf Lasarika m e l a w a n Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika Jabar Anrantha Djafara, SH., MH Ahmadi, SE Manta Berlin Dominggus Sirua, SE Moh. Salman, S.Pt
PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 17-12-2018 - Upload : 18-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 09-11-2018 - Upload : 09-11-2018
Putusan PTA PALU Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 25-10-2018
Putusan PTA PALU Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018
Putusan PTA PALU Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018

Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 Selengkapnya

Prosedur Permohonan Informasi PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

PROSEDUR BIASA DIGUNAKAN DALAM HAL:

1.Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

2.Informasi yang diminta bervolume besar;

3.Informasi yang diminta belum tersedia; atau

4.Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori yang harus diumumkan atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Formulir Pengajuan Permohonan Informasi untuk Prosedur Biasa dapat dilihat disini

Sumber: SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011


PROSEDUR KHUSUS DIGUNAKAN DALAM HAL:

1.Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

2.Termauk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

3.Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

4.Perkiraan jumlah biaya pengadaan dan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan dapat dilakukan dengan mudah

Formulir Pengajuan Permohonan Informasi untuk Prosedur Khusus dapat dilihat disini

Sumber: SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2292211
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1049
5248
24094
2224942
109935
83285
2292211

Your IP: 52.200.130.163
2019-04-20 04:10

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev