PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

Perkuat Pola Bindalmin, Ketua PTA. Palu

Lakukan Pembinaan dan Monitoring di PA. Parigi.

Palu | www.pta-palu.go.id

Selasa, 6 Nopember  2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H.,M.H didampingi oleh Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H., melakukan pembinaan sekaligus monitoring  di Pengadilan Agama Parigi yang dihadiri oleh seluruh hakim dan karyawan PA. Parigi dan Ketua, Panitera serta Sekretaris PA. Poso

Pada kesempatan tersebut, Ketua PTA. Palu melakukan pengecekan langsung terhadap daftar absensi hakim dan pegawai PA. Parigi dan dari hasil pengecekan ditemukan bahwa absensi di PA. Parigi telah berjalan dengan baik.

Selain itu, Ketua PTA. kelahiran Tapanuli Selatan tersebut juga melakukan monitoring pelaksanaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai alat bantu pengadministrasian perkara dan menemukan bahwa pelaksanaan SIPP di PA. Parigi  telah berjalan sebagaimana mestinya, dimana sejak Penerimaan Perkara di Meja I, Pembuatan PMH, PHS, Berita Acara Sidang, Amar Putusan dan Minutasi telah dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing USER SIPP.   

Selanjutnya, mantan Ketua PTA. Ambon tersebut menyampaikan bahwa menindaklanjuti arahan Ketua Kamar Agama dan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada Rapat Koordinasi di Badilag. tanggal 28 Nopember 2016 beberapa waktu lalu, agar seluruh pimpinan Pengadilan Agama mengawasi pelaksanaan pola Bindalmin  yang meliputi :

Tertib Buku Register Perkara

Tertib Buku Induk Keuangan Perkara

Tertib Pelaporan Perkara dan Minutasi

“Saat ini Pengadilan Agama sepertinya kurang memperhatikan Pola Bindalmin, baik dalam tata cara proses penerimaan, pemeriksaaan dan penyelesaian perkara, padahal melalui pola Bindalmin kita dapat mengetahui proses jalannya persidangan serta penyelesaian perkara”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut-sesuai pesan Dirjen Badilag pada Rakor-Ketua PTA. Palu juga menyempatkan menginventarisir hakim-hakim PA. Parigi yang memiliki kemampuan berbahasa asing dan penguasaan ekonomi syari’ah dan terdata terdapat 2 orang hakim yang mahir  berbahasa Arab dan 1 orang hakim memiliki kemampuan ekonomi syari’ah yang mumpuni.

“Oleh Dirjen Badilag hakim-hakim yang memiliki kemampuan khusus tersebut akan diikut sertakan dalam Pendidikan ataupun Pelatihan di dalam negeri maupun luar negeri”, pungkasnya.

Pembinaan dan Monitoring tersebut sendiri dilaksanakan setelah acara Penyumpahan dan Pelantikan Panitera Pengganti PA. Parigi, Jamilah Hanafi, SHI yang sebelumnya adalah staf Kepaniteraan Banding PTA. Palu yang dihadiri oleh Ketua PTA. Palu dan rombongan.

Di akhir kunjungannya, Ketua PTA. Palu dan rombongan melaksanakan pertandingan tenis persahabatan dengan PELTI Parigi yang difasilitasi oleh Pengurus PTWP PA. Parigi di Gedung Olah Raga Pemda Parigi.  (iin)

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1723543
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
482
1086
3800
1711061
14966
37560
1723543

Your IP: 54.82.93.116
2018-11-14 09:47

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev