PUTUSAN PENGADILAN

PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2019 - Putus : 19-03-2019 - Upload : 19-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
Novi binti Mustabil Melawan Moh. Fausan bin Rahman
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-03-2019 - Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 28-02-2019 - Upload : 05-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-02-2019 - Upload : 12-02-2019
Putusan PTA PALU Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Waris Islam
Register : 2018 - Putus : 20-12-2018 - Upload : 21-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Gufron bin Sagaf Lasarika m e l a w a n Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika Jabar Anrantha Djafara, SH., MH Ahmadi, SE Manta Berlin Dominggus Sirua, SE Moh. Salman, S.Pt
PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 17-12-2018 - Upload : 18-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 09-11-2018 - Upload : 09-11-2018
Putusan PTA PALU Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 25-10-2018
Putusan PTA PALU Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018
Putusan PTA PALU Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018

Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 Selengkapnya

Kegiatan Akurasi Data SAIBA dan SIMAK-BMN Semester II Tahun 2016

 

Palu | www.pta-palu.go.id

Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, telah dibuka kegiatan Akurasi Data SAIBA dan SIMAK-BMN Semester II Tahun 2016 Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berjalan selama 3 hari mulai dari tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 12 Januari 2017. Kegiatan ini diselenggarakan di Palu Golden Hotel, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 1 Palu.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H. juga dihadiri oleh Narasumber / Pemateri dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah Palu, antara lain ; Bapak Giri Susilo, Bapak Zainudin dan Bapak Lukas Desie Palintong. Turut hadir juga dalam pembukaan kegiatan tersebut adalah Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yuslan SE.,SH.,MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Bapak Fari Rustandi, S.H., Panitera dan Sekretaris PTA Palu, serta Ketua Pengadilan Agama Palu dan Ketua Pengadilan Agama Donggala.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan Laporan SAIBA dan Laporan  SIMAK-BMN Semester II Korwil PTA Palu yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta dapat tersji secara berkualitas, akurat dan akuntabel serta ikut memberikan kontribusi terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung R.I dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK R.I

Kegiatan ini diikuti oleh 42 Peserta yang terdiri dari :

  •           PTA PALU, sebanyak 10 satker, masing-masing mengirim 2 peserta ;
  •           PT Sulteng, sebanyak 8 satker, masing-masing mengirim 2 peserta ;
  •           PTUN, sebanyak 1 satker, terdiri dari 2 peserta ;
  •           Korwil 03 PT, sebanyak 2 peserta ;        
  •       Korwil 04 PTA, sebanyak 2 peserta.

Pada kegiatan ini, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui antara lain : kas di bendahara pengeluaran, belanja pegawai dibayar dimuka dan beberapa permasalahan lainnya di tingkat satuan kerja. Atas bimbingan dan arahan narasumber dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah Palu, kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya, dapat teratasi dengan baik dan mengatasi permasalahan tersebut. Harapan dari penyelenggara, semoga kegiatan ini semakin memantapkan laporan Akurasi Data dengan meminimalkan kesalahan-kesalahan sehingga dapat tersaji laporan yang akuntabel dan akurat serta tepat waktu.

Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H. dengan memberikan applause dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para operator di setiap satuan kerja atas kerja kerasnya ikut membantu penataan Laporan dengan baik dan akurat. Semoga apa yang dibaktikan para operator ini dapat membantu Mahkamah Agung R.I dalam meraih opini WTP kembali dari BPK R.I.

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2545664
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
3491
6452
9943
2501013
195866
167522
2545664

Your IP: 52.23.234.7
2019-05-27 13:15

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev