PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

KETUA PTA. PALU LANTIK DUA PANITERA MUDA BARU

Palu | www.pta-palu.go.id

Tidak sampai satu bulan, kekosongan jabatan dua Panitera Muda PTA Palu yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding akhirnya terisi, dengan dilantiknya Dra. Nuranah, M.H (Panitera pengganti PTA. Palu) sebagai Panitera Muda Hukum PTA. Palu menggantikan pejabat lama, Drs. A. Kadir, M.H yang dipromosi menjadi Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas 1A  dan Dra. Ernawati (Panitera pengganti PTA. Palu) sebagai Panitera Muda Banding PTA. Palu menggantikan pejabat lama, M. Adil, BA yang telah pensiun TMT 1 Januari 2017.

Kedua srikandi  PTA. Palu tersebut dilantik oeh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H.,M.H -berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal  Badan Peradilan Agama Mahkamah agung RI Nomor : 016/DjA/KP.04.6/SK/01/2017 dan Nomor : 017/DjA/KP.04.6/SK/01/2017 tanggal  13 Januari 2017 tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Agama-Kamis, 26 Januari 2017 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dihadiri oleh Hakim Tinggi PTA. Palu, Pejabat fungsional/struktural PTA. Palu,  Ketua, Panitera dan Sekretaris PA. Palu, Donggala dan Parigi serta seluruh karyawan/karyawati PTA. Palu.

Acara dimulai pukul 10.00 WITA dengan pembacaan surat Keputusan Direktur jenderal Badan Peradilan Agama dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan Penandatanganan Berita Acara Sumpah oleh pejabat yang disumpah, saksi-saksi dan pejabat yang mengambil sumpah yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Setelah Pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan acara pelantikan berupa kata-kata pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu serta pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat yang dilantik.

Selanjutnya sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu yang menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik dan berpesan agar mengemban amanah jabatan dengan sebaik-baiknya.

"Sebuah jabatan memiliki dua kemungkinan bagi pengembannya yaitu rahmat atau laknat. Untuk menjadi rahmat maka disyaratkan kesungguhan dan kejujuran dalam mengemban amanah jabatan tersebut.", ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tersebut juga mengingatkan tanggung jawab Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) di wilayah PTA. Palu.

"Diharapkan kepada dua Panitera Muda ini agar terus memantau  pelaksanaan SIPP di seluruh Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu sehingga SIPP sebagai alat bantu administrasi perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya", imbuhnya.

Acara ditutup dengan pembacaan do'a oleh Agus Sukamto, S.Ag, Kasubag. Rencana Program dan Anggaran PTA. Palu dilanjutkan dengan foto bersama dan pemberian ucapan selamat (iin).

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1723490
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
429
1086
3747
1711061
14913
37560
1723490

Your IP: 54.82.93.116
2018-11-14 09:08

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev