PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

WAKIL KETUA PTA. PALU LAKUKAN PEMBINAAN

SAPM DI PA. TOLITOLI

Palu|www.pta-palu.go.id                                                                                                                                                         Semangat fastabiqul khairat seluruh stake holder Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu dalam implementasi SAPM sepertinya semakin terpacu dengan capaian nilai A exelent pengadilan agama Palu dan pengadilan agama Parigi sebagai pilot project SAPM tahun 2017 di wilayah PTA. Palu sebagaimana dilansir  di website Badan peradilan Agama Mahkamah agung RI melalui surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 4093/DjA/HM.01.1/11/2017 perihal Rapat Koordinasi dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama. 

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua PTA. Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H didampingi  Panitera PTA. Palu, H. Abdul wahid, S.H.,M.Hum  melakukan pembinaan SAPM di Pengadilan Agama Tolitoli, 10-13 desember 2017. 

Adapun Pengadilan Agama Tolitoli sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk diakreditasi pada tahun 2018 dan menargetkan di akhir bulan Februari 2018 telah final kelengkapan dokumen maupun sarana prasarana yang disyaratkan SAPM.

Selain itu, wakil ketua PTA. Palu juga memberikan pembinaan terkait  implementasi maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 September Nomor 01/KMA/IX/2017 serta peningkatan kedisiplinan dalam bekerja agar betul-betul diperhatikan sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Perma Nomor  8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Atasan Langsung kepada Bawahannya dan Perma Nomor  9 Tahun 2016  tentang Pedoman  Pengaduan (Whistleblowing System).

Mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut juga memaparkan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung di Bandung pada 22-24 Nopember 2017 beberapa waktu lalu sebagai berikut ;

Pembayaran kewajiban suami (nafkah iddah, mut'ah, nafkah madin) dapat dicantumkan dalam amar putusan . Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan (merubah huruf C angka 12 SEMA Nomor. 3 tahun 2015)

1. Perkara waris harus menempatkan semua ahli waris sebagai pihak.

2. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak (Ps.84 UU No. 7/1989) tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Pendaftaran perceraian ke Dinas kependudukan dan Catatan sipil adalah kewajiban para phak yang bersifat administratif (Ps.40 Uu No. 23/2006 yang telah dirubah dengan uu no. 24/2013 tentang Administrasi kependudukan.

3. Penetapan hak asuh anak (Hadhonah) harus mencantumkan kewajiban hak Hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk gugatan pencabutan hak hadhonah.

4. Terkait panggilan lewat kepala desa/lurah; jika jurusita tidak bertemu para pihak dan kepala desa/lurah tidak bersedia menyampaikan panggilan, maka relaas yang telah ditandatangani kepala desa/lurah tersebut difotocopi lalu disampaikan kepada keuarga atau orang dekat pihak yang dipanggil

5. Panggilan kedua dan seterusnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

6. Impelementasi SIPP versi 3.2.0 agar diterapkan sebelum tanggal 1 Januari 2018, updating SIPP versi terbaru tersebut mulai tanggal 11 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pada kesempatan tersebut,  pimpinan PTA. Palu juga melakukan monitoring dan evaluasi atas temuan Hakim Tinggi pengawas Daerah beberapa waktu lalu dan dari hasil monev tersebut, jika dievaluasi mulai dari administrasi perkara, managemen kepemimpinan, administrasi persidangan dan administrasi kesekretariatan maka capaian hasil tindak lanjut Pengadilan Agama Tolitoli terhadap temuan-temuan Hakim Tinggi Pengawas Daerah PTA. Palu mencapai angka 98 %.

Sebelum melakukan pembinaan di PA. Tolitoli, Wakil Ketua PTA. Palu berkesempatan diundang oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli menghadiri acara Hari Ulang Tahun Pemda Tolitoli ke 57 di kantor pemda tolitoli pada 11 Nopember 2017.

Di waktu yang bersamaan, Tim PTA. Palu yang dipimpin oleh Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H juga melakukan  pembinaan SAPM di PA. Poso, 11-14 Nopember 2017.

Selain pembinaan SAPM, mantan Kabag. Umum dan keuangan PTA. Palu tersebut beserta tim juga melakukan Monev terhadap laporan keuangan dan pelaporan SIMAK BMN semester  II tahun 2017 serta pembinaan terkait tupoksi dan penyelesaian target pekerjaan di akhir tahun seperti Laporan Tahunan (dengan format baru), LAKIP, LKJiP, Laporan Dokumen Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Aset, Pembukuan BMN, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan lain sebagainya terkait tugas fungsi pokok kesekretariatan di PA. Poso dan PA. Parigi.

Monitoring Dan Evaluasi Pengadilan Agama Poso Dan Pengadilan Agama Parigi


Monitoring Dan Evaluasi Pengadilan Agama Poso Dan Pengadilan Agama Parigi


Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Menghadiri Hari Ulang Tahun Pemda Tolitoli ke 57 di kantor pemda tolitoli


Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Menghadiri Hari Ulang Tahun Pemda Tolitoli ke 57 di kantor pemda tolitoli

 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1723439
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
378
1086
3696
1711061
14862
37560
1723439

Your IP: 54.82.93.116
2018-11-14 08:28

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev