PUTUSAN TERBARU

 SELURUH PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH PTA. PALU  TELAH

MELAKUKAN UPDATING  SIPP VERSI TERBARU 3.2.0

Palu | www.pta-palu.go.id

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu, SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan format SIPP versi 3.2.0, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Webside, dimana terdapat fitur – fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi on line, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan. (dikutip dari website Mahkamah Agung).

Terkait hal tersebut dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu secara simultan memberikan pelatihan updating SIPP versi terbaru 3.2.0 kepada  operator SIPP di seluruh Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, mulai dari 14 sampai dengan 21 Desember 2017.

Adapun pemateri yang diutus adalah Kamaruddin, S.Kom (Jurusita PA. Palu) sebagai salah satu Tim Satgas SIPP Badilag, Moh. Syahdimas Yusrin, S.Si.,M.M (Pranata Komputer PTA. Palu) sebagai Koordinator  SIPP wilayah Sulteng, Bahrul Ulum (Staf Kepaniteraan Banding PTA. Palu) sebagai anggota satgas SIPP dan Fadli, S.Si ( tenaga kontrak PA. Luwuk) sebagai anggota satgas SIPP.

Keempat trainer tersebut, sebelumnya telah mengikuti pelatihan SIPP versi 3.2.0 tingkat nasional.

            Panitera PTA. Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum ketika ditemui tim IT PTA. Palu di ruang kerjanya menjelaskan secara detail tentang SIPP versi terbaru ini sebagai berikut :

-          Fitur SIPP 3.2.0 memiliki kelebihan dari versi sebelumnya yaitu memiliki fitur yang terintegrasi dengan website Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga melalui SIPP versi terbaru ini langsung dapat terupload ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung;

-          SIPP 3.2.0 juga memiliki fitur delegasi. Jika pada versi sebelumnya, proses delegasi akan masuk ke satker yang dituju apabila Pengadilan Agama yang bermohon telah sinkron ke Mahkamah Agung, namun dengan SIPP versi baru, proses delegasi secara online langsung ke satker yang dituju sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama;

-          Selain upload anonim putusan. File-file pendukung upaya hukum di Direktori Putusan juga telah disediakan sehingga mempermudah admin Direktori Putusan;

-          Untuk Hakim juga telah disediakan fungsi tambahan yaitu mempermudah dalam pembuatan amar putusan dengan disediakannya variabel referensi amar

-          Jika di versi sebelumnya, satker melakukan penginputan data banding, maka dengan versi baru, satker hanya melaksanakan inputan permohonan banding dan jika telah diinput semua proses tahapan oleh pengguna SIPP banding, maka saat satker melakukan sinkronisasi data ke Mahkamah Agung, maka data banding yang telah diinput oleh tingkat banding, akan masuk ke satker sesuai nomor perkara yang dimohonkan banding

-          Penginputan data relaas dan data persidangan telah diakomodir dalam SIPP versi terbaru sehingga dalam pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) lebih lengkap datanya dan sekaligus sebagai arsip.

 

Panitera kelahiran Pati Tahun 1969 tersebut kepada Tim IT PTA. Palu juga mengapresiasi kerja keras trainer dan tim SIPP se wilayah PTA. Palu, yang mana seluruh Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu telah berhasil melakukan updating SIPP 3.2.0.

“Alhamdulillah, seluruh Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu, sejak hari ini (22 Desember 2017) telah berhasil melakukan updating SIPP versi 3.2.0 sehingga sebelum ayam jantan berkokok tahun 2018, seluruh pengadilan di wilayah PTA. Palu sudah menerapkan SIPP versi 3.2.0”, tutupnya sambil mengutip pesan YM Ketua Mahkamah Agung RI.

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

844369
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
4180
5566
9746
794549
124603
125020
844369

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-21 13:08

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 72/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 71/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 70/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018
    ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev