PUTUSAN TERBARU

 KETUA PTA. PALU MELANTIK TIGA PEJABAT STRUKTURAL

 

 

Palu | www.pta-palu.go.id

Setelah kosong hampir dua tahun, akhirnya jabatan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palu terisi dengan dilantiknya Agus Sukamto, S.Ag  (sebelumnya sebagai Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran PTA. Palu) beserta Safaat, S.H.,M.M (sebelumnya sebagai Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA. Palu) sebagai Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran PTA. Palu dan Ruly Adhiyaksa, S.H.,M.M (sebelumnya sebagai Kepala Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Palu Kelas 1A) sebagai Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA. Palu oleh Ketua PTA. Palu,  Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H. pada Rabu, 20 Desember 2017 yang diikuti oleh seluruh  stake holder PTA. Palu, Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Palu, Donggala dan Parigi serta tamu undangan lainnya di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Acara dimulai pukul 10.30 wita dengan Pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 166/SEK/Kp.I/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan Berita Acara Sumpah oleh masing-masing pejabat yang disumpah dan disaksikan oleh H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum (Panitera PTA. Palu) dan Sutarno, S.H.,M.H (Sekretaris PTA. Palu).

Dilanjutkan dengan Kata-kata Pelantikan oleh ketua PTA. Palu dan pembacaan serta penandatanganan Pakta Integritas oleh ketiga pejabat yang dilantik.

Ketua PTA. Palu dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik dan berharap agar jabatan yang dipegang dapat dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggung jawab.

“Pada prinsipnya manusia diberi kebebasan untuk memilih antara dua hal; berbuat baik atau berbuat jahat, untuk itu dalam mengemban amanah jabatan ini kiranya kita memilih untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan”, imbuhnya.

Mantan Wakil Ketua PTA. Kendari tersebut juga menyampaikan selamat bergabung kembali kepada Ruly Adhiyaksa, S.H.,M.M yang sebelumnya pernah bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai staf kepegawaian.

“Semoga dengan jabatan baru ini dapat memberi warna positip bagi seluruh warga Pengadilan Tinggi Agama Palu”, ujarnya.

Selain itu, Ketua kelahiran Watampone Tahun 1953 tersebut juga memberi wejangan agar pegawai senantiasa menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis.

“Kondisi rumah tangga berkolerasi kuat dengan tugas-tugas kedinasan di kantor, pegawai yang hubungan dalam rumah tangganya harmonis dan bahagia juga akan bekerja di kantor dengan semangat dan bahagia dan demikian sebaliknya”, ujarnya.

Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Samsidar B. Gani, S.Ag.,M.M, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA. Palu, foto bersama dan jabat salam.

 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

844382
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
4193
5566
9759
794549
124616
125020
844382

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-21 13:10

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 72/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 71/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 70/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018
    ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev