PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

PIMPINAN PTA. PALU LAKUKAN SIDAK DI PENGADILAN AGAMA PALU

DAN PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Palu|www.pta-palu.go.id

2 Januari 2018, hari pertama dimulainya aktifitas kantor pasca cuti bersama natal dan  tahun baru, pimpinan PTA. Palu yang terdiri dari Ketua, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H, Wakil Ketua, Dr. H. Samparaja Nompo, S.H.M.H dan Sekretaris, Sutarno, S.H.,M.H langsung menggelar Inspeksi Mendadak (sidak) di dua Pengadilan Agama terdekat (Palu dan Donggala).

Pada dua Pengadilan Agama tersebut, guna memastikan kehadiran hakim dan seluruh pegawai, Ketua PTA. Palu dan tim mengumpulkan seluruh hakim dan pegawai di lobi kantor masing-masing dan mengecek langsung kehadiran melalui daftar absensi.

Dari hasil sidak tersebut, 98 persen hakim dan pegawai dinyatakan hadir dan sisanya melaksanakan Cuti Tahunan dan untuk Pengadilan Agama Palu, di hari tersebut langsung melayani pencari keadilan dengan menggelar sidang perkara.

Sidak sendiri tersebut dimaksudkan, selain untuk menegakkan disiplin hakim dan pegawai, juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan tetap maksimal pasca cuti bersama natal dan tahun baru.

Pada kesempatan tersebut, pimpinan PTA. Palu juga melakukan pembinaan terkait tupoksi hakim, kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Wakil Ketua PTA. Palu menekankan pentingnya penegakkan disiplin dengan merujuk pada KMA 071 Tahun 2008 dan KMA 069 Tahun 2009, Perma No. 7 Tahun 2016 dan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Atasan Langsung Kepada Bawahannya.

“Setiap atasan langsung harus memiliki buku catatan harian perilaku bawahannya sesuai amanat Perma 08 Tahun 2016”, tegasnya.

Khusus di Pengadilan Agama Donggala, pimpinan PTA. Palu mengingatkan agar di tahun 2018, PA. Donggala menyiapkan diri untuk implementasi SAPM sebagai program unggulan Ditjen Badan Peradilan Agama.

Terkait hal tersebut, di hadapan seluruh stake holder PA. Donggala, Ketua PTA. Palu menyampaikan agar dokumen-dokumen maupun sarana prasarana yang disyaratkan oleh SAPM agar segera dilengkapi.

“Harapannya dengan kantor baru, personil PA. Donggala bekerja dengan semangat baru dalam fastabiqul khairat SAPM”, ujarnya.

Sekretaris PTA. Palu sendiri melakukan pembinaan tupoksi terkait target-target pekerjaan yang harus diselesaikan di awal tahun seperti SKP, Perjanjian Kinerja, LKJiP, Pencairan Remunerasi dan  laporan tahunan dengan format baru agar segera diselesaikan karena deadline untuk Pengadilan Tingkat Pertama adalah minggu pertama bulan Januari 2018 laporan telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding untuk dihimpun dan dikirim ke eselon I.

Ruang Sidang Pengadilan Agama Donggala Kelas I.B.


 

Sidak Di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A.

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1694563
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
264
1644
8821
1677577
23546
54492
1694563

Your IP: 54.225.26.44
2018-10-21 02:21

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev