PUTUSAN TERBARU

PTA. PALU GELAR RAPAT KOORDINASI AWAL TAHUN 2018 

Palu|www.pta-palu.go.id

Memasuki awal tahun 2018, PTA. Palu menggelar rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H dan diikuti oleh seluruh stake holder PTA. Palu, Rabu, 3 Januari 2018 di ruang sidang PTA. Palu.

Dibuka oleh Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H. rapat tersebut beragendakan pembahasan program kerja maisng-masing tupoksi serta penyampaian RKAKL Tahun 2018.

Ketua PTA. Palu dalam sambutannya memberikan motivasi agar di tahun baru ini, seluruh personil PTA. Palu bekerja dengan semangat baru dan fastabiqul khairat dalam mencapai target-target pekerjaan yang telah diprogramkan.

Sekretaris PTA. Palu dalam arahannya mengingatkan agar masing-masing tupoksi menyelasaikan deadline pekerjaan yang harus diselesaikan di awal tahun yaitu :

-          Laporan tahunan (dengan format baru), maksimal minggu ketiga telah selesai dan dikirim ke eselon I

-     Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai dan atasan langsungnya agar segera dibuat dan dilakukan evaluasi sebagai bahan penilaian SKP

-       Setiap wajib LHKPN agar mengisi isian LHKPN pada aplikasi e-LHKPN dengan dibantu oleh operator yang telah ditunjuk dan telah mendapat hak akses, sedangkan yang bukan wajib LHKPN harus mengupdate data LHKASN tahun 2018

-         Seluruh hakim dan pegawai agar mengisi Surat Pajak Tahunan (SPT) melalui aplikasi dengan dibantu oleh staf keuangan

Wakil Ketua PTA. Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H dalam arahan singkatnya menekankan pentingnya penerapan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Atasan Langsung kepada Bawahan.

“Setiap atasan langsung harus memiliki buku catatan harian perilaku stafnya masing-masing sebagai media untuk mengontrol kedisiplinan dan perilaku masing-masing bawahannya”, tegasnya.

Mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut juga mengingatkan seluruh hakim dan pegawai agar disiplin tidak saja mengisi absen manual tetapi juga finger scan sebagai dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja.

Pada rapat tersebut, Sekretaris PTA. Palu juga memaparkan secara rinci RKAKL PTA. Palu tahun 2018 dan langsung mendengar dan menanggapi masukan dari seluruh peserta rapat.

Di akhir rapat, digelar pemilihan pegawai teladan (role model) PTA. Palu tahun 2017, dimana seluruh peserta rapat diminta menuliskan satu nama (dari staf) yang layak dijadikan sebagai teladan. Dan secara voting terpilih Bahrul Ulum, staf kepaniteraan banding dengan mengumpulkan 17 suara pemilih.

Pegawai yang irit berbicara namun tekun dalam bekerja tersebut, dua tahun berturut-turut (2016 dan 2017) terpilih sebagai pegawai teladan Pengadilan Tinggi Agama Palu. Selamat !

 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1592286
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1224
1667
15375
1545009
102764
337380
1592286

Your IP: 54.198.96.198
2018-08-18 18:51

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • 117/KMA/SK/VI/2018
    Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 133/KMA/SK/VII/2018
    PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 122/KMA/SK/VII/2018
    PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018
    PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev