PUTUSAN TERBARU

PTA. PALU GELAR ACARA AKURASI DATA

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL. 

Palu|www.pta-palu.go.id

Berlangsung selama 4 hari (9-12 Januari 2018) digelar acara Akurasi data Laporan Keuangan Berbasis Akrual (SAIBA dan SIMAK BMN) Semester II Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Palu selaku Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 yang diikuti oleh seluruh operator SAIBA dan SIMAK BMN pada lingkungan Peradilan se Sulawesi Tengah di hotel Gajah Mada Kota Palu.

Dibuka langsung oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H, Selasa, 9 Januari 2018 dan dihadiri oleh ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Wakil Ketua PTA. Palu, Hakim Tinggi PTA. Palu, Ketua PN, PA, PTUN Palu, Sekretaris PT dan PTA. Sulawesi Tengah, Narasumber dari KPKNL Palu, Sekretaris PN, PA dan PTUN Palu serta pejabat Struktural dan Fungsional PTA. Palu

Dalam sambutannya mantan Wakil Ketua PTA. Kendari tersebut mengapresiasi kerja keras seluruh operator satuan kerja UAKPA lingkungan koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang telah berjuang menyusun laporan SAIBA dan SIMAK BMN sehingga Mahkamah Agung dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut.

“Mewakili bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI pada saat acara di Mega Mendung awal Desember kemarin, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kerja saudara-saudara sebagai operator SAIBA dan SIMAK BMN sehingga Mahkamah Agung kembali  meraih opini WTP untuk kelima lainya”, ujarnya.

Selain itu, Ketua PTA. Palu juga menyampaikan apresiasinya kepada beberapa satker yang meraih penghargaan dalam laporan keuangan, seperti Pengadilan Agama Buol yang meraih peringkat ketiga kategori penyusunan LPJ anggaran untuk wilayah KPPN Tolitoli dan Buol serta Pengadilan Agama Banggai meraih peringkat pertama kategori Satuan Kerja dengan kinerja terbaik semester II Tahun 2017 untuk wilayah KPPN Luwuk, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.

“Mungkin masih ada satker lain baik dari PN, PA atau PTUN yang memperoleh penghargaan tetapi tidak melaporkan ke Korwil, maka kami mengharapkan jika memperoleh penghargaan supaya melaporkan ke korwil PTA. Sulawesi Tengah karena Korwil juga akan meneruskan ke eselon I Mahkamah Agung R.”, imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua PTA. Palu juga mengingatkan agar dalam menyusun akurasi data laporan keuangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.      Melakukan telaah atas laporan keuangan mulai dari satker, juga korwil sebelum dikirim ke eselon I;

2.      Memastikan bahwa saldo kas di bendahara pengeluaran sama dengan LPJ bendahara dan aplikasi SILABI;

3.      Memastikan bahwa saldo persediaan adalah nilai pada hasil inventarisasi fisik atas persediaan per  31 Desember 2017;

4.      Mendokumentasikan seluruh dokumen sumber transaksi termasuk memo penyesuaian. 

“Seperti pada tahun 2016 dan 2017 ini, kembali ada perubahan penyajian pelaporan SIMAK-BMN yaitu sekarang tersedia fasilitas rekon mandiri di kantor masing-masing dengan menggunakan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Managemen Asset Negara). Fitur pemutakhiran data juga harus dilengkapi dengan data scan seperti neraca, BAR, Back up data, KIP dan lain-lain, juga sebagai kontrol terhadap pengelolaan asset yang ada, satker diwajibkan mengupload foto-foto BMN seperti meja, kursi lemari dan lain sebagainya”, imbuhnya.

Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H kepada tim IT PTA. Palu menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya acara tersebut adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sehingga Mahkamah Agung dapat kembali meraih opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke enam kalinya.

Hadir sebagai pemateri adalah Seketaris PTA. Palu dan tim dari KPKNL Palu.

Acara ditutup pada Jum’at, 12 Januari 2018. (iin m).



Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1592296
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1234
1667
15385
1545009
102774
337380
1592296

Your IP: 54.198.96.198
2018-08-18 18:52

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • 117/KMA/SK/VI/2018
    Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 133/KMA/SK/VII/2018
    PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 122/KMA/SK/VII/2018
    PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018
    PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev