1. Fokus Pengadilan Tinggi Agama Palu
  2. Upload Putusan Direktori
next
prev

PUTUSAN TERBARU

 SELEKSI TENAGA KONTRAK, PTA. PALU GELAR UJIAN WAWANCARA 

Palu|www.pta-palu.go.id

Berlangsung selama satu hari, Selasa, 30 Januari 2018, PTA. Palu menggelar ujian wawancara bagi calon tenaga kontrak di ruang Wakil Ketua PTA. Palu sesuai Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : W19-A/233/KP.00.2/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal Pemanggilan Tes Wawancara.

Seleksi calon tenaga kontrak tersebut dilaksanakan untuk mengisi satu formasi tenaga kontrak yang kosong di PTA. Palu karena tenaga kontrak yang lama mengundurkan diri.

Dari total 15 pendaftar yang berhak mengikuti ujian wawancara hanya 9 orang yang hadir mengikuti tes.

9 orang calon tenaga kontrak tersebut diseleksi dengan metode wawancara yang meliputi : kelengkapan berkas, teknis/keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kedisiplinan dan komitmen serta kemampuan Komputer.

Satu persatu calon tenaga kontrak dipanggil untuk diwawancarai oleh tim PTA. Palu tentang lima kriteria materi wawancara tersebut. Dan dari hasil ujian masing-masing calon tenaga kontrak tentang lima materi wawancara tersebut kemudian dinilai secara kumulatif dan yang mendapat nilai tertinggilah yang dinyatakan lulus sebagai tenaga kontrak Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Adapun tim pewawancara terdiri dari Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H (Wakil Ketua PTA. Palu), Drs. H. Jaharuddin S, S.H (Hakim Tinggi PTA. Palu), H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum (Panitera PTA. Palu) dan Sutarno, S.H.,M.H. (Sekretaris PTA. Palu). Seleksi berkas oleh Samsidar B. Gani, S,.Ag.,M.M (Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian) dan Agus Sukamto, S.Ag (Kabag. Umum dan Keuangan PTA. Palu).

Ditemui Tim IT PTA. Palu di ruang kerjanya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H. menyampaikan bahwa melalui metode wawancara tersebut diharapkan penerimaan tenaga kontrak di Pengadilan Tinggi Agama Palu berjalan transparan dan mampu menyaring tenaga kontrak yang handal.

“Diharapkan melalui metode ini, tenaga kontrak yang lulus memiliki kemampuan multi talenta, tidak saja bisa menjalankan kewajiban sebagai cleaning service tetapi juga memiliki kemampuan plus lainnya, seperti bisa sebagai sopir dan mampu mengoperasikan komputer dengan baik”, ujarnya.

Selain itu, mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut menyampaikan harapannya agar metode penerimaan tenaga kontrak melalui seleksi yang transparan ini dapat terus berlanjut sehingga pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat berjalan lebih efektif karena dibantu oleh SDM-SDM yang handal.

Dan berdasarkan hasil rapat tim seleksi wawancara Pelamar Tenaga Kontrak PTA. Palu, pada Kamis, 1 Februari 2018, satu orang dari sembilan pelamar yang mengikuti seleksi dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi yaitu 76,6 atas nama S. Moh. Jadid.

Dengan ketambahan satu formasi tenaga kontrak tersebut, maka total tenaga kontrak di Pengadilan Tinggi Agama Palu saat ini berjumlah 12 (dua belas) orang. (iin m).


Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

487655
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
605
2671
20962
448811
66080
95183
487655

Your IP: 54.160.153.233
2018-02-25 05:16

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017
    PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 08 TAHUN 2017
    PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev