PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 PTA. PALU GELAR RAKOR TAHUN 2018

Palu|www.pta-palu.go.id

Kesekretariatan sebagai unit pendukung (supporting unit) dalam organisasi peradilan agama memiliki peran signifikan sebagaimana kepaniteraan dalam pencapaian Reformasi Birokrasi. Kedua unit ini merupakan satu entitas, ibarat dua sisi uang logam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mewujudkan tata kelola peradilan agama yang maju dan modern.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H dalam Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Pengadilan Agama se Wilayah PTA. Palu, Senin, 19 Februari 2018 yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan seluruh pejabat Struktural/Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Palu serta seluruh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Acara dimulai tepat pukul 09.00 Wita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Kabag. Umum dan Keuangan PTA. Palu, Agus Sukamto, S.Ag.

Ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda utama diselenggarakannya Rakor PTA. Palu dan Pengadilan Agama Se wilayah PTA. Palu selain untuk mensosialisiakan hasil rakor Badilag juga dimaksudkan untuk  mengetahui capaian kinerja sekaligus hambatan-hambatan yang dihadapi oleh seluruh satker di wiayah PTA. Palu sehingga dapat dicarikan solusi bersama.

Rakor PTA. Palu dan PA. Se Wilayah PTA. Palu tersebut sendiri merupakan tindak lanjut hasil Rakor Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. yang diikuti empat pucuk pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palu (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) beserta Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia di Hotel Santika Premier Harapan Indah Bekasi, pada 5-7 Februari 2017, sebagaimana surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 0190/DjA/HM.00/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.

Selain itu, mantan Wakil Ketua PTA. Kendari tersebut juga menekankan kesiapan seluruh satker untuk mengimplementasikan program unggulan Ditjen Badilag yaitu Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

“Jika di tahun sebelumnya, SAPM diimplementasikan hanya pada beberapa Pengadilan Agama, maka tahun ini, SAPM akan diimplementasikan pada seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dan jika di tahun sebelumnya area penilaian SAPM ada tiga kriteria yaitu Managemen Peradilan, Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan , maka di tahun ini area penilaian SAPM ditambah satu yaitu sarana dan prasarana”, jelasnya.

Pada rakor hari pertama diagendakan penyampaian permasalahan dari masing-masing Pengadilan Agama, baik masalah Managemen Peradilan, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Pada sore hari, peserta Rakor dibagi dalam 3 komisi yaitu komisi 1 membahas masalah yudisial, komisi 2 membahas masalah kepaniteraan dan komisi 3 membahas masalah kesekretariatan.

Agenda hari kedua yaitu penyampaian hasil rumusan masing-masing komisi sekaligus jawaban dan tanggapan dari Ketua dan Wakil Ketua PTA. Palu untuk masalah teknis, Panitera untuk masalah kepaniteraan dan Sekretaris untuk masalah kesekretariatan sekaligus.

Di hari itu juga dilakukan  sosialisasi hasil Rakor Badilag.

Di akhir Rakor digelar Sosialisasi materi SAPM oleh Pranata Komputer PTA. Palu.

Sebagai agenda rutin PTA. Palu setiap awal  tahun, Rakor tersebut diharapkan selain  menjadi media komunikasi efektif pengadilan agama di wilayah PTA. Palu dalam menyampaikan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi sehingga bisa dicarikan solusi bersama juga untuk menyamakan persepsi terkait berbagai kebijakan Mahkamah Agung.

 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1766745
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
729
2196
10511
1745463
22745
35423
1766745

Your IP: 35.175.182.106
2018-12-14 14:25

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev