PUTUSAN TERBARU

Pengumpan tidak ditetapkan

PTA. PALU GELAR BIMTEK STANDARISASI WEBSITE

 

 

Palu|www.pta-palu.go.id

Website sebagai aplikasi pendukung Reformasi Birokrasi diharapkan mampu memberikan informasi yang cepat, efisien dan murah bagi masyarakat pencari keadilan.

Selain itu, website juga diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan agama, meliputi aplikasi perkara berbasis web, transparansi anggaran dan data pendukung lainnya.

Dan untuk memaksimalkan fungsi website tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palu menggelar bimbingan teknis Standarisasi Website Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu yang diikuti oleh seluruh Sekretaris dan Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, Rabu-Jum’at (21-23 Februari 2018) di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H menyampaikan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan mampu menyerap apa yang akan disampaikan oleh pemateri.

Selain itu, Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H menyampaikan bahwa ide untuk melakukan standarisasi website  sendiri berangkat dari realitasbahwa website Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu masihberagam tampilannya

“Diharapkan melalui bimtek ini, website PTA. Palu dan Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu menjadi seragam tampilannya dan sesuai standar yang ada”, ujarnya.

Selain itu, mantan Kabag. Umum dan Keuangan PTA. Palu tersebut menyampaikan bahwa selain keseragaman tampilan dan sesuai standar, hal penting lainnya dalam mengelola website adalah melengkapi menu-menu yang ada dan mengolah berita kegiatan agar selalu update.

“Untuk apa tampilan menunya lengkap dan seragam tetapi isinya kosong dan berita kegiatan tidak pernah diupdate di website”, imbuhnya.

Pemateri dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. hadir pada hari kedua Bimtek, Kamis (22/02/2018) yaitu H. Dedi Juniawan, S.H, Kasubag. Ketatalaksanaan dan Hirpan Hilmi, S.T, Kasubag. Dokumentasi dan Informasi.

H. Dedi Juniawan mengulas sedikit tentang sejarah perkembangan teknologi informasi di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. termasuk perkembangan website Ditjen Badilag sekaligus perkembangan regulasi keterbukaaan informasi di peradilan.

Hirpan Hilmi menyampaikan materi tentang standarisasi website, mulai dari kriteria website pengadilan, Konsistensi isi dan menu, Informasi pengaduan dan pengawasan, Praktek yang harus dihindari dan Praktek terbaik dalam mengelola website serta Prinsip Rancangan dan Aksebilitas Website

Dalam arahannya, Hirpan Hilmi menyampaikan tentang kriteria website pengadilan yang meliputi :

1.   Fungsi, Aksebilitas dan Kegunaan

2.   Bekerjasama menyatukan visi dan misi pemerintah

3.   Isi yang efektif

4.   Komunikasi dua arah

5.   Evaluasi kesuksesan

6.   Kemudahan menemukan situs

7.   Pelayanan yang diatur dengan baik

Selain itu, Hirpan Hilmi juga menyampaikan agar tampilan depan website memuat informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan.

“untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi perkara, tampilan depan website kiranya memuat informasi penting seperti jadwal sidang, prosedur berperkara, biaya perkara dan lain sebagainya”, jelasnya.

Siang harinya, pejabat Ditjen Badilag kelahiran Tasikmalaya tersebut juga menyampaikan materi tentang tentangTeknis Menulis Berita mulai dari nilai berita, unsur-unsur berita, formula penulisan berita, struktur berita, etika menulis berita, sampai kepada tahapan menulis berita.

Materi disampaikan dengan santai tapi serius dan ditanggapi dengan antusias oleh para peserta bimtek.

Kegiatan yang mengambil tema “Bimbingan Teknis Standarisasi Website Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut diikuti oleh 30 peserta dengan output website pengadilan agama di wilayah PTA. Palu dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih efektif dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan. (iin).

 






 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1359759
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
10505
15139
42026
1218242
207617
246017
1359759

Your IP: 54.162.123.74
2018-07-17 16:49

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

Pengumpan tidak ditetapkan
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev