PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG AKAN TURUN LAPANGAN,

WAKIL KETUA PTA. PALU GELAR RAPAT

Palu|www.pta-palu.go.id

Dijadwalkan pada 5-9 Maret 2018, Hakim Tinggi Pengawas Bidang PTA. Palu akan melakukan pemeriksaan pada masing-masing tupoksi,  sesuai surat ketua PTA. Palu Nomor : W19-A/382/PS.00/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua PTA. Palu menggelar rapat pada Selasa (27/02) di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional PTA. Palu.

Dalam arahannya, mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut menyampaikan agar seluruh tupoksi mempersiapkan diri terkait pemeriksaan oleh hakim tinggi pengawas bidang.

“Kelengkapan administrasi masing-masing bagian agar disempurnakan dan kebersihan ruangan kerja juga dimaksimalkan,”imbuhnya.

Pada rapat tersebut  seluruh pejabat struktural dan fungsional PTA. Palu juga diminta memaparkan capaian dan kendala yang dihadapi.

Di hadapan seluruh peserta rapat, Wakil Ketua kelahiran Jeneponto tersebut juga kembali menekankan pentingnya implementasi Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.  “Masing-masing atasan langsung bertanggung jawab terhadap kinerja dan perilaku bawahannya”, tegasnya.

Terkait hal tersebut, Samparaja meminta seluruh atasan memaparkan kondisi kedisiplinan masing-masing bawahan. Dan dari paparan seluruh atasan disimpulkan bahwa kondisi kedisiplinan di PTA. Palu telah berjalan dengan baik, mulai dari disiplin mengikuti apel pagi, disiplin jam kerja dan disiplin menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

Di akhir rapat, Samparaja juga mengingatkan kepada panitia daerah e-test Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah tahun 2018 untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tes tersebut.

Dimana dari tujuh calon peserta e-test ekonomi syari’ah wilayah PTA. Palu yang telah diusulkan ke Ditjen Badilag, semuanya dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti ujian on line   pada Jum’at, 2 Maret 2018 pukul 09.00 s.d 10.30 wita di PTA. Palu (sesuai Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 0446/DjA.2/HM.00/02/2018 tanggal  26 Februari 2018).

Tujuh calon peserta e-test tersebut adalah

1.     Muwafiqoh, S.H.M,H, Ketua PA. Parigi

2.     Ulfah, S.Ag.,M.H, Wakil Ketua PA. Parigi

3.     Jafar M. Naser, S.H.I, Hakim PA. Parigi

4.     Mazidah, S.Ag.,M.H, Hakim PA. Parigi

5.     Nurmaidah, S.H.I.,M.H, Wakil Ketua PA. Poso

6.     Kaharudin Anwar, S.H.I.,M.H., Hakim PA. Poso

7.     Wahab Ahmad, S.H.I, S.H.,M.H., Hakim PA. Poso.

Ujian dilakukan melalui http : //www.elearningbadilag.com


Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1662910
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
809
1868
14595
1637224
46385
127003
1662910

Your IP: 54.196.13.210
2018-09-23 23:46

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev