PUTUSAN TERBARU

 HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG AKAN TURUN LAPANGAN,

WAKIL KETUA PTA. PALU GELAR RAPAT

Palu|www.pta-palu.go.id

Dijadwalkan pada 5-9 Maret 2018, Hakim Tinggi Pengawas Bidang PTA. Palu akan melakukan pemeriksaan pada masing-masing tupoksi,  sesuai surat ketua PTA. Palu Nomor : W19-A/382/PS.00/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua PTA. Palu menggelar rapat pada Selasa (27/02) di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional PTA. Palu.

Dalam arahannya, mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut menyampaikan agar seluruh tupoksi mempersiapkan diri terkait pemeriksaan oleh hakim tinggi pengawas bidang.

“Kelengkapan administrasi masing-masing bagian agar disempurnakan dan kebersihan ruangan kerja juga dimaksimalkan,”imbuhnya.

Pada rapat tersebut  seluruh pejabat struktural dan fungsional PTA. Palu juga diminta memaparkan capaian dan kendala yang dihadapi.

Di hadapan seluruh peserta rapat, Wakil Ketua kelahiran Jeneponto tersebut juga kembali menekankan pentingnya implementasi Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.  “Masing-masing atasan langsung bertanggung jawab terhadap kinerja dan perilaku bawahannya”, tegasnya.

Terkait hal tersebut, Samparaja meminta seluruh atasan memaparkan kondisi kedisiplinan masing-masing bawahan. Dan dari paparan seluruh atasan disimpulkan bahwa kondisi kedisiplinan di PTA. Palu telah berjalan dengan baik, mulai dari disiplin mengikuti apel pagi, disiplin jam kerja dan disiplin menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

Di akhir rapat, Samparaja juga mengingatkan kepada panitia daerah e-test Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah tahun 2018 untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tes tersebut.

Dimana dari tujuh calon peserta e-test ekonomi syari’ah wilayah PTA. Palu yang telah diusulkan ke Ditjen Badilag, semuanya dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti ujian on line   pada Jum’at, 2 Maret 2018 pukul 09.00 s.d 10.30 wita di PTA. Palu (sesuai Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 0446/DjA.2/HM.00/02/2018 tanggal  26 Februari 2018).

Tujuh calon peserta e-test tersebut adalah

1.     Muwafiqoh, S.H.M,H, Ketua PA. Parigi

2.     Ulfah, S.Ag.,M.H, Wakil Ketua PA. Parigi

3.     Jafar M. Naser, S.H.I, Hakim PA. Parigi

4.     Mazidah, S.Ag.,M.H, Hakim PA. Parigi

5.     Nurmaidah, S.H.I.,M.H, Wakil Ketua PA. Poso

6.     Kaharudin Anwar, S.H.I.,M.H., Hakim PA. Poso

7.     Wahab Ahmad, S.H.I, S.H.,M.H., Hakim PA. Poso.

Ujian dilakukan melalui http : //www.elearningbadilag.com


Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1098665
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
4739
7050
11789
1028594
192540
186359
1098665

Your IP: 54.224.235.183
2018-06-25 13:17

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 72/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 71/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 70/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018
    ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev