PUTUSAN TERBARU

Pengumpan tidak ditetapkan

PTA. PALU RAIH PENGHARGAAN BMN AWARD

Palu|www.pta-palu.go.id

Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu yang meraih juara kedua dalam penghargaan BMN Award di lingkungan Korwil 01 yang meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Seksi PKN II Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Masdjaya kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H di ruang rapat pimpinan PTA. Palu, Rabu (01/03) yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu beserta staf dan seluruh pejabat Struktural dan Fungsional PTA. Palu.

“Pemberian penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Kementerian Keuangan  kepada PTA. Palu yang berhasil dalam pengelolaan dan pengawasan Barang Milik Negara di lingkungannya”,ujar Masjaka.

Dalam hal ini, PTA. Palu berkontribusi besar dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang baik sehingga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), urainya lebih lanjut.

“Atas nama Kementerian Keuangan dan DJKN Manado kami  mengucapkan selamat dan semoga ke depannya  prestasi ini dapat lebih ditingkatkan”, imbuhnya.

Wakil Ketua PTA. Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh stake holder PTA. Palu atas prestasi yang telah diraih.

“Alhamdulillah,  prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik dari seluruh komponen yang ada di PTA. Palu, khususnya operator SIMAK BMN dan SAIBA PTA. Palu sehingga berhasil meraih juara kedua dari 60 satker dalam pengelolaan Barang Milik Negara di wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dan semoga ke depannya prestasi ini lebih ditingkatkan lagi”, ujarnya.

Acara ditutup dengan doa dan foto bersama.



 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1359749
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
10495
15139
42016
1218242
207607
246017
1359749

Your IP: 54.162.123.74
2018-07-17 16:48

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

Pengumpan tidak ditetapkan
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev