PUTUSAN TERBARU

E-TEST HAKIM EKONOMI SYARI’AH DI WILAYAH PTA. PALU

BERJALAN LANCAR 

Palu|www.pta-palu.go.id

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 0446/DjA.2/HM.00/02/2018  tanggal  26 Februari 2018 maka, Jum’at (02/03) PTA. Palu menggelar ujian Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah secara E-Test di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu yang diikuti oleh    6 orang peserta dari 7 orang yang dinyatakan lulus administrasi oleh Badilag yaitu :

1.   Muwafiqoh, S.H.M,H, Ketua PA. Parigi

2.   Ulfah, S.Ag.,M.H, Wakil Ketua PA. Parigi

3.   Jafar M. Naser, S.H.I, Hakim PA. Parigi

4.   Mazidah, S.Ag.,M.H, Hakim PA. Parigi

5.   Nurmaidah, S.H.I.,M.H, Wakil Ketua PA. Poso

6.   Kaharudin Anwar, S.H.I.,M.H., Hakim PA. Poso

Satu orang hakim tidak mengikuti e-test karena Cuti Tahunan.

Sesuai jadwal yang ditetapkan Ditjen Badilag, e-test dimulai tepat pukul 09.00 sampai dengan 10.30 Wita melalui http : //www.elearningbadilag.com.

Secara keseluruhan pelaksanaan e-test berjalan lancar dan seluruh peserta mampu menjawab seluruh soal sesuai waktu yang ditentukan.

Kepada Tim IT PTA. Palu, Wakil Ketua PTA. Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H menyampaikan harapannya bahwa melalui e-test ini mampu menjaring hakim-hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syari’ah.

“Mereka yang lulus e-test ini selanjutnya akan mengikuti diklat ekonomi syari’ah untuk mendapatkan sertifitikat sehingga hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syari’ah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sengketa ekonomi syari’ah, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu”, jelasnya.

 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1098668
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
4742
7050
11792
1028594
192543
186359
1098668

Your IP: 54.224.235.183
2018-06-25 13:17

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 72/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 71/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 70/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018
    ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev