PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

PTA.PALU MERAIH A EXCELLENT DALAM IMPLEMENTASI SAPM

Palu|www.pta-palu.go.id

PTA. Palu berhasil meraih nilai yang sangat memuaskan (A Excellent) dalam penilaian Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) oleh Tim Komite Sertifikasi Peradilan Agama (KSPA) Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Hasil yang menggembirakan tersebut tak lain merupakan perjuangan tak kenal lelah seluruh stakeholder PTA. Palu dalam melengkapi dokumen-dokumen SAPM yang meliputi Managemen Peradilan, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Kesekretariatan, sarana Prasarana pengadilan maupun Program Prioritas.

Selain itu, bimbingan yang intens dari lead assesor Badilag maupun asesor intern SAPM PTA. Palu juga memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam keberhasilan PTA. Palu meraih nilai A Excellent.

Penyerahan sertifikat SAPM oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H kepada PTA. Palu serta 14 PTA dan 1 Mahkamah Syariyah Aceh serta 75 PA/MS di seluruh Indonesia dilaksanakan di Nusa Dua Bali, Senin (10/09/2018).

Untuk wilayah PTA. Palu, Pengadilan Agama Tolitoli termasuk salah satu PA dari 75 PA/MS tersebut yang mendapat sertifikat akreditasi dengan nilai B.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua PTA. Palu, Dr. H.Samparaja, S.H.,M.H selaku ketua SAPM PTA. Palu-dalam acara tasyakuran SAPM PTA. Palu, Rabu, (19/09/2018) di mushala PTA. Palu- menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas capaian tersebut.

“Hanya dua kata yang dapat saya sampaikan yaitu syukur dan terima kasih. Syukur atas nikmat capaian SAPM yang mendapat nilai A Excellent dan terima kasih kepada seluruh stake holder PTA. Palu atas kerjasamanya yang baik sehingga kita sukses dalam pelaksanaan akreditasi SAPM ini”, ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H. selaku Top Managemen SAPM PTA. Palu  menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut.

“Kerja SAPM hakikatnya adalah kerja tim sehingga kekompakan seluruh tim yang ada di PTA. Palu menjadi kunci sukses dalam meraih A Excellent”, imbuhnya.

Selain itu, mantan ketua PTA. Maluku Utara tersebut mengingatkan kembali bahwa penilaian akreditasi tidak hanya terhenti pada selembar sertifikat, namun lebih dari itu, akreditasi mempunyai tujuan mulia yaitu peningkatan kinerja aparat peradilan agama serta kepuasan masyarakat terhadap layanan dan produk Peradilan Agama secara berkesimbungan agar kepuasan para pihak pencari keadilan pada khususnya juga berkelanjutan terus menerus sehingga dunia peradilan khususnya Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat mewujudkan  Badan Peradilan yang Agung, bermartabat dan dihormati masyarakat.

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat SAPM dari ketua SAPM PTA. Palu ke Top Managemen SAPM PTA. Palu yang disaksikan oleh seluruh stake holder PTA. Palu, Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris PA. Palu, PA. Donggala dan PA. Parigi serta tamu undangan lainnya.

Acara diakhiri dengan zikir bersama, shalat zuhur berjamaah dan santap siang. (iin).



 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1723457
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
396
1086
3714
1711061
14880
37560
1723457

Your IP: 54.82.93.116
2018-11-14 08:36

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev