PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

KETUA PTA. PALU MELANTIK KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI, PA. BUOL DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA

Palu|www.pta-palu.go.id

Selasa, 30 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H. melantik tiga ketua Pengadilan Agama yaitu Ulfah, S.Ag.,M.H. (Ketua Pengadilan Agama Parigi yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Parigi), Nurmaidah, S.H.I.,M.H. (Ketua Pengadilan Agama Buol sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Poso) dan A. Riza Suaidi, S.Ag.,M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Ampana sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Lombok). Pengadilan Ampana sendiri adalah Pengadilan Agama Baru di wilayah PTA. Palu.

Acara pelantikan berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dihadiri oleh seluruh stake holder PTA. Palu, Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Palu, Donggala, Parigi, Ketua Pengadilan Agama Poso, Ketua Pengadilan Agama Bungku, Plt. Pengadilan Agama Buol  serta tamu undangan lainnya.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kata-kata Pelantikan oleh ketua PTA.Palu, Penyematan Kalung Jabatan, Pengambilan Sumpah Jabatan, Penandatanganan Berita Acara Sumpah yang disaksikan oleh dua Hakim Tinggi PTA. Palu, Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H, Drs. H. Rusman Mallapi, S.H.,M.H. dan dampingi oleh Rohaniwan, Drs. H. Galib, M.Pd.I (Fungsional Umum Bidang Waqaf Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas dan perkenalan singkat pejabat yang dilantik.

Pada acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Ketua Pengadilan Agama Buol lama kepada Ketua Pengadilan Agama baru serta penyerahan wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana dari Ketua Pengadilan Agama Poso kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Ampana

Dalam sambutannya, Abu Huraerah menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik seraya mengingatkan bahwa jabatan sebagai sebuah amanah harus diemban dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab.

“Sumpah jabatan yang telah diucapkan dan setiap poin yang ada dalam Pakta Integritas yang telah saudara-saudara tandatangani agar betul-betul diresapi dan dijadikan sebagai pegangan dalam mengemban jabatan sehingga mampu menangkis segala godaan yang datang”, imbuhnya.

Selain itu, Abu Huraerah juga menyampaikan beberapa pesan Dirjen Badilag pada Pembinaan di Manado di sela-disela acara peresmian operasional 85 pengadilan baru di kepulauan Talaud Sulawesi Utara  beberapa waktu lalu yaitu :

1.    Dalam waktu dekat Ditjen Badilag akan mengadakan beberapa perlombaan terkait tupoksi yaitu inovasi pelayanan peradilan, Implementasi SIPP, Penilaian Website, Penilian ABS serta Penilaian Pemberkasan. Lomba tersebut dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan peradilan terhadap pencari keadilan. Perlu digaris bawahi bahwa Dirjen Badilag melakukan pengecekan rutin setiap hari Jum’at terhadap  seluruh website peradilan agama seluruh Indonesia sehingga website agar selalu up to date

2.  Setiap satker agar mengimpelementasikan program access to justice yang mencakup pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan posbakum.

Selain itu, Abu Huraerah juga menyampaikan pesan Sekretaris Mahkamah Agung RI di acara yang sama yakni tentang fungsi dan kedudukan kesekretariatan dalam organisasi peradilan agama.

“Kesekretariatan sebagai unit pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok peradilan harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok lembaga peradilan dalam setiap perencanaan program dan anggaran”, imbuhnya

Selain itu, hal urgen lain lanjut Abu Huraerah bahwa sekretaris pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada ketua pengadilan selaku atasan langsungnya.

“Sesuai ketentuan pasal 4 Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bahwa kesekretariatan peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan”, tegasnya.

Setelah acara pelantikan 3 ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ampana langsung melantik dan mengambil sumpah jajarannya yaitu hakim, pejabat fungsional dan struktural.

Acara ditutup dengan doa, foto bersama dan pemberian ucapan selamat. (iin).






 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1723472
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
411
1086
3729
1711061
14895
37560
1723472

Your IP: 54.82.93.116
2018-11-14 08:51

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev