PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 PTA. PALU RAIH TERBAIK DUA DI ZONA II LOMBA ABS TAHUN 2018.

Palu|www.pta-palu.go.id

Di tengah keterpurukan akibat gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu, Sigi dan Donggala, prestasi membanggakaan ditorehkan oleh PTA. Palu yang berhasil meraih posisi terbaik kedua dalam lomba Aplikasi Back Up Sikep (ABS) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Ditjen Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pengumuman pemenang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, Kamis, 1 Nopember 2018 yang dihadiri oleh 29 Kasubag Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

Apresiasi yang tinggi disampaikan oleh Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H melalui rekaman video kepada seluruh peserta, operator ABS dan semua unsur yang terlibat dalam lomba ABS.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Direktur Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama,         Dr. Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H.,M.H juga menyampaikan rasa bangga atas jerih payah seluruh admin ABS yang telah bekerja keras melakukan verifikasi dan validasi ABS ketika memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Dari 10 PTA di zona dua,  PTA. Palu meraih posisi terbaik dua dengan nilai 97, 89, sedangkan di posisi pertama yaitu PTA. Pontianak (99,90) dan di posisi 3 yaitu PTA. Jambi (96,75).

Sedangkan untuk peringkat Pengadilan Agama, dari total 100 pengadilan Agama di zona dua,   wilayah PTA. Palu sebagai berikut : PA. Buol di peringkat 6 dengan nilai 99,94, Pengadilan Agama Bungku di peringkat 13 (99,53), Pengadilan Agama Banggai di peringkat 14 (99,23), Pengadilan Agama Poso di peringkat 17 (98,96), Pengadilan Agama Tolitoli di peringkat 19 (98,85), Pengadilan Agama Palu di peringkat 29 (97,56), Pengadilan Agama Luwuk di peringkat 36 (96,64), Pengadilan Agama Donggala di peringkat 44 (96,11) dan Pengadilan Agama Parigi peringkat 51 (94,70).

Pimpinan PTA.Palu yang diwakili Wakil Ketua, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H. menyampaikan apresiasi atas prestasi tersebut.

“Selamat dan agar dipertahankan prestasi tersebut”, imbuhnya.

Kriteria penilaian didasarkan pada 12 poin penilaian yaitu kelengkapan data dan e doc, kelengkapan dokumen untuk kenaikan pangkat, kelengkapan data CPNS dan PNS pada riwayat mutasi, kelengkapan data SKP PPK tahun 2016 dan 2017, kelengkapan data kesehatan, pekerjaan dan alamat pasangan. Selain itu, dinilai pula aktifitas validasi data oleh PTA, kevalidan penulisan NIP, gelar dan nama, kevalidan data TMT Kenaikan Pangkat Terakhir, kevalidan nomor telpon satker pada data diri pegawai serta kevalidan e doc mutasi dan golongan pangkat terakhir. Dua poin lagi yang menjadi penilaian adalah kevalidan foto pegawai sesuai ketentuan dan kevalidan dokumen definisi jabatan. (sumber : badilag.mahkamahagung.go.id)

Kevalidan data dan e doc pada Aplikasi Back Up Sikep Badilag menjadi  sangat urgen karena aplikasi ini menjadi basis utama dalam melayani kebutuhan pegawai terkait kenaikan pangkat paperless dan mutasi promosi tenaga teknis Peradilan Agama. (iin maghfirah). 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1766801
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
785
2196
10567
1745463
22801
35423
1766801

Your IP: 35.175.182.106
2018-12-14 15:14

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev