PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

KETUA PTA. PALU LAKUKAN PEMBINAAN DI PENGADILAN AGAMA POSO

Palu|www.pta-palu.go.id

Di sela-sela tugas sebagai Panitia ujian Computer Assisted Test (CAT) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Mahkamah Agung wilayah Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Aula Yon Infantri 714, jalan Trans Sulawesi,  Poso, Sulawesi Tengah. Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H didampingi oleh Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H. melakukan pembinaan di Pengadilan Agama Poso, Senin, 5 Nopember 2018 yang diikuti oleh seluruh stake holder Pengadilan Agama Poso.

Abu Huraerah dalam arahannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.     Dalam instansi agar membina keharmonisan kerja antar unit, baik kepaniteraan dan kesekretariatan maupun antara pimpinan dan bawahan

2.  Seluruh pengadilan agama di wilayah PTA. Palu agar menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti lomba Managemen Peradilan Agama Tahun 2018 yang telah dicanangkan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang meliputi 3 lomba yaitu SIPP, Website dan Inovasi Peradilan. Termasuk penilaian SAPM yang saat ini berubah menjadi APM, baik satker yang belum mengikuti maupun sudah mengikuti dalam bentuk Surveillance seperti halnya Pengadilan Agama Poso

3.      Agar memberdayakan potensi aparatur yang ada, di tengah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dialami oleh  hampir seluruh instansi pemerintah, sementara rekruitmen CPNS sangat terbatas dan ketat dalam pelaksanaannya.

4.   Para hakim agar meningkatkan kemampuan mengenai teknis yustisial dengan banyak belajar pada regulasi dan literatur yang tersedia, baik di bidang hukum formil maupun hukum non formil sehingga pelayanan hukum kepada pencari keadilan dapat semakin berkualitas sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan.

Sedangkan Sekretaris PTA. Palu dalam arahannya menyampaikan hasil pembahasan RKAKL beberapa waktu lalu di Mahkamah Agung, di antara poin pentingnya yaitu anggaran DIPA setiap tahunnya selalu berkurang.

“Salah satu yang dipangkas adalah DIPA untuk pengawasan dan pembinaan ke daerah sehingga pembinaan di pengadilan akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu secara on line”, jelasnya

Selain itu, Sutarno juga menyampaikan mengenai pergeseran anggaran/akun dari belanja barang non operasional ke belanja barang operasional kantor, seperti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, rapat koordinasi internal, perjalanan konsultasi ketua Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama sedangkan untuk konsultasi ke KPPN, KPKNL dan DJPB, perjalanan tingkat banding ke pengadilan agama, bimbingan/sosialisasi perencanaan/keuangan/kepegawaian/BMN adalah masuk operasional kantor.

“Intinya kegiatan yang terdapat target kinerja masuk ke dalam non operasional kantor dan kegiatan yang tidak terdapat target kinerja masuk ke dalam operasional kantor”, imbuhnya

Selain itu, kabar gembira bagi tenaga kontrak lanjut Sutarno bahwa untuk tahun 2019, gaji 13 untuk tenaga kontrak telah dianggarkan di dalam DIPA.

 “Alhamdulillah gaji 13 untuk tenaga kontrak telah dianggarkan dalam DIPA tahun 2019”, tutupnya. (iin maghfirah).

 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1766840
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
824
2196
10606
1745463
22840
35423
1766840

Your IP: 35.175.182.106
2018-12-14 15:45

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev