PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

PASCA GEMPA, UJIAN SKD CPNS MAHKAMAH AGUNG WILAYAH SULAWESI TENGAH BERJALAN LANCAR DI TENGAH KETERBATASAN

Palu|www.pta-palu.go.id

Sempat ditunda karena musibah gempa dan tsunami, akhirnya ujian Computer Asissted Test (CAT) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Mahkamah Agung Wilayah Sulawesi Tengah dilaksanakan di Aula Yon Infantri 714, jalan Trans Sulawesi,  Poso, Sulawesi Tengah, pada Senin, 5 Nopember 2018 berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. selaku Ketua Panitia seleksi CPNS Mahkamah Agung, Nomor : 8/Pansel-CPNS/MA/10/2018 tanggal 2 Nopember 2018.

Dilaksanakan bersama instansi vertikal lainnya, ujian SKD CPNS Mahkamah Agung dilaksanakan pada sesi 3 dan sesi 4 dari total 5 sesi yang disiapkan BKN Palu.

Secara rinci, total peserta terdaftar yang berhak mengikuti ujian SKD CAT CPNS Mahkamah Agung Wilayah Sulteng adalah 148 orang namun 17 orang tidak hadir.

Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN Palu Badan Kepegawaian Negara, Drs. Supardi , S.Pd. M.adm.SDA ketika ditemui tim IT PTA. Palu menyampaikan bahwa berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana ujian CAT SKD dilaksanakan di kantor UPT BKN Palu Jalan Kartini, tahun ini ujian dilaksanakan di aula Yon Infantri Poso.

“Hal tersebut merupakan keputusan dari BKN Jakarta dan UPT BKN Palu sebagai pelaksana telah menyiapkan 480 Personal Computer (PC) untuk pelaksanaan CAT SKD di Poso”, jelasnya.

Selain itu, mantan pejabat BKN Makassar tersebut juga menyampaikan beberapa kendala yang ditemui panitia, seperti tidak tersedianya tempat VIP dan loker penyimpanan barang serta kondisi ruangan yang cukup panas.

“Dengan segala keterbatan yang ada, Alhamdulillah ujian CAT SKD wilayah Sulawesi Tengah bisa dilaksanakan dengan lancar”, imbuhnya.

Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H selaku Wakil Ketua Panitia SKD CPNS Mahkamah Agung wilayah Sulteng menyampaikan apresiasi kepada pihak BKN Palu, Pengawas Ujian Mahkamah Agung, dan Panitia Daerah (Tim PTA. Palu, PT Palu dan PTUN Palu) yang telah bekerja dengan solid dalam mensukseskan ujian CAT SKD walau di tengah segala keterbatasan akibat bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi.

Dari pantauan Tim IT PTA. Palu, dari ratusan peserta CAT SKD instansi vertikal wilayah Sulteng-berdasarkan data dari BKN Palu-hanya sedikit peserta yang dinyatakan memenuhi standar minimal kompetensi dasar sebagaimana yang diatur oleh Permenpan Nomor 22 Tahun 2017 tentang nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar seleksi CPNS yaitu  minimal 143 untuk Test Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Test Intelegensi Umum (TIU) dan 75 untuk Test Wawasan Kebangsaan (TWK).

Salah satu peserta tes yang enggan disebut namanya kepada Tim IT PTA. Palu mengeluhkan kurangnya waktu yang disediakan bagi peserta untuk menjawab soal-soal SKD.

“Kami harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 90 menit saja, jadi memang waktunya yang sangat kurang, belum lagi tantangan soal soal yang cukup sulit, jadi kalau bisa ke depannya waktu untuk menjawab soal soal bisa ditambah lagi” harapnya. (iin maghfirah).

 





Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1766722
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
706
2196
10488
1745463
22722
35423
1766722

Your IP: 35.175.182.106
2018-12-14 14:10

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev