PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

BNN PROPINSI SULAWESI TENGAH : SELURUH STAKE HOLDER PTA. PALU

DINYATAKAN BEBAS NARKOBA

Palu|www.pta-palu.go.id

Setelah melakukan tes urine kepada seluruh stake holder PTA. Palu, kami nyatakan bahwa seluruh stake holder PTA. Palu bebas dari narkoba.

Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Narkoba Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, Ni Gusti Ayu P. Indahwati di hadapan seluruh peserta rapat Sosialisasi Pencegahan Narkoba Pengadilan Tinggi Agama Palu, Rabu, 13 Maret 2019 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Rapat sosialisasi tersebut dibuka oleh Panitera PTA. Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum dan dipimpin oleh Wakil Ketua PTA. Palu, Drs. H. Izzuddin Hm, S.H.,M.H.

Dalam arahannya, Izzuddin menyampaikan bahwa sosialisasi pencegahan narkoba sekaligus test urine merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 974/SEK/OT.01.1/11/2017 tanggal 15 Nopember 2017 dan Surat Edaran Sekma Nomor 03 Tahun 2019 yang memuat tiga hal yaitu :

1.  Melakukan Sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada seluruh aparatur di lingkungan kerja masing-masing melalui media informasi dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kotamadya/Kabupaten/Propinsi;

2.  Melakukan pemeriksaan Narkoba/Tes Urine kepada seluruh aparatur dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kotamadya/Kabupaten/Propinsi;

3.  Membentuk Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba.

“Hasil kegiatan sosialisasi dan tes urine tersebut akan dikirim ke Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.” ujar mantan Wakil Ketua PTA. Manado tersebut.

BNN Propinsi Sulawesi Tengah dalam Sosialisasinya menyampaikan apresiasi kepada PTA. Palu yang berinisiatif mengundang BNN untuk melakukan sosialisasi dan tes urin kepada seluruh stake hoder PTA. Palu.

“Mengingat angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Tengah termasuk tinggi secara nasional, maka kegiatan ini tentunya sangat positip untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika khususnya di Sulawesi Tengah” ujar Kasi  Pencegahan Narkoba BNN Propinsi Sulteng.

Sosialisasi ditutup pukul 11.30 WITA. (iin).




Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2118529
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
688
1117
2820
2108942
19538
162499
2118529

Your IP: 54.236.246.85
2019-03-19 08:36

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev