PUTUSAN PENGADILAN

PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2019 - Putus : 19-03-2019 - Upload : 19-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
Novi binti Mustabil Melawan Moh. Fausan bin Rahman
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-03-2019 - Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 28-02-2019 - Upload : 05-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-02-2019 - Upload : 12-02-2019
Putusan PTA PALU Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Waris Islam
Register : 2018 - Putus : 20-12-2018 - Upload : 21-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Gufron bin Sagaf Lasarika m e l a w a n Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika Jabar Anrantha Djafara, SH., MH Ahmadi, SE Manta Berlin Dominggus Sirua, SE Moh. Salman, S.Pt
PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 17-12-2018 - Upload : 18-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 09-11-2018 - Upload : 09-11-2018
Putusan PTA PALU Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 25-10-2018
Putusan PTA PALU Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018
Putusan PTA PALU Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018

Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 Selengkapnya

 RAPOR SIPP PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PTA. PALU KOMPAK BERWARNA HIJAU

 

Palu|www.pta-palu.go.id

Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. secara rutin menyajikan Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perkara) pada website badilag.mahkamahagung.go.id terhadap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk memastikan pelayanan perkara berjalan dengan baik.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palusendiri memberi atensi yang sangat tinggi terhadap hal tersebut dengan rutin melakukan monitoring, baik melalui pembinaan maupun komunikasi via telpon.

Upaya pimpinan PTA. Palu tersebut serta kerja keras seluruh satker di wilayah PTA. Palu akhirnya berbuah manis dengan rapor kinerja penanganan perkara SIPP Pengadilan Agama se wilayah PTA. Palukompak berwarna hijau padarilis rapor SIPP periode 12 April dan 18 April 2019 yang mengindikasikan bahwa pelayanan perkara telah berjalan dengan baik.

5 Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu masuk dalam kategori IV (251-1000 perkara) dari 156 Pengadilan Agama dengan rincian :

1.      Pengadilan Agama Bungku, di urutan 3 periode 12 April dan 18 april

2.      Pengadilan Agama Donggala, diurutan 10 periode 12 April dan di urutan 11 periode 18 April

3.      Pengadilan Agama Luwuk, di urutan 49 periode 12 April dan di urutan 48 periode 18 April

4.      Pengadilan Agama Palu diurutan 81 pada periode 12 April dan diurutan 86 pada periode 18 April

5.      Pengadilan Agama Parigi, di urutan 111 periode 12 April dan di urutan 127 periode 18 April

Kemudian 5 Pengadilan Agama masuk dalam kategori V (1-250 perkara) dari 175 Pengadilan Agama dengan rincian :

1.      Pengadilan Agama Banggai, di urutan 3 periode 12 April dan urutan 4 periode 18 April

2.      Pengadilan Agama Buol, di urutan 72 periode 12 April dan urutan 59 periode 18 April

3.      Pengadilan Agama Tolitoli, di urutan 92 periode April dan urutan 102 periode 18 April

4.      Pengadilan Poso, di urutan 107 periode 12 April dan di urutan 93 periode 18 April

5.      Pengadilan Agama Ampana, di urutan 117 periode 12 April dan di urutan 125 periode 18 April.

Terkait capaian tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Drs. H. Izzuddin Hm, S.H.,M.H. menyampaikan apresiasi atas kerja keras pengadilan agama se wilayah PTA. Palu menghijaukan rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP.

“Agar prestasi tersebut dipertahankan dan ditingkatkan lagi”, ujarnya.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sendiri adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan SIPP masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Webside, dimana terdapat fitur – fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi on line, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

(iin) .

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2545550
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
3377
6452
9829
2501013
195752
167522
2545550

Your IP: 52.23.234.7
2019-05-27 12:59

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev