PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 DR. H. HASBI, M.H RESMI DILANTIK SEBAGAI HAKIM TINGGI PTA. PALU

 

Palu|www.pta-palu.go.id

Dr. H. Hasbi, M.H., (sebelumnya Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.) resmi dilantik oleh Ketua PTA. Palu sebagai Hakim Tinggi PTA. Palu, Kamis, 6 Desember 2018 di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dihadiri oleh beberapa mantan pejabat teras Mahkamah Agung yaitu YM. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H beserta isteri (mantan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung), YM Dr. H.M. Rum Nessa, S.H.,M.H. (mantan Sekretaris Mahkamah Agung). Hadir pula Ketua HIPMI Sulteng, Yunan Helmy Said (mewakili Wakil Walikota Palu), tamu undangan dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Agama Bogor, Ketua Pengadilan Agama Depok, Hakim Tinggi PTA. Palu, Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kata-kata Pelantikan oleh ketua PTA.Palu, Penyematan Lencana Hakim Tinggi, Pengambilan Sumpah Jabatan, Penandatanganan Berita Acara Sumpah yang disaksikan oleh dua Hakim Tinggi PTA. Palu, Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H, Drs. H. Rusman Mallapi, S.H.,M.H. dan dampingi oleh Rohaniwan, Sofyan Arsyad, S.Pd.I.,M.Si (Kasi Urais dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah) serta Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas.

Dalam sambutannya, Hasbi menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dari seluruh keluarga Pengadilan Tinggi Agama Palu dan tak lupa menyampaikan apresiasi kepada tamu-tamu undangan yang berkesempatan hadir pada acara pelantikan.

Hasbi juga menyampaikan bahwa setelah dilantik sebagai Hakim Tinggi PTA. Palu, beliau akan dilantik sebagai Kapusdiklat Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H dalam sambutannya  menyampaikan bahwa adalah suatu kehormatan bagi PTA. Palu atas bergabungnya Dr. Hasbi sebagai Hakim Tinggi PTA. Palu, mengingat beliau adalah salah satu penggagas di balik lahirnya aturan-aturan teknis pada Mahkamah Agung.

“Berbicara masalah teknis di hadapan pak Hasbi, ibaratnya menggarami air laut”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Abu Huraerah menyampaikan pentingnya menghayati sumpah jabatan dan pakta integritas yang telah diucapkan.

“Kiranya cukup menjadi pedoman dalam mengemban jabatan, mengingat sumpah dan pakta integritas tak lain merupakan penjabaran ajaran al-Qur’an dan Hadis Nabi”, imbuhnya.

Jejak Karir

Dr. H. Hasbi Hasan, SH.MH, lahir di Menggala, Lampung, pada tanggal 22 Mei 1967. Suami dari Dr. Hj. Ida Nursida, MA ini telah dianugerahi 4 (empat) orang anak; Widad Zahra Adiba, Rusda Adila, Sofia Rizkia Salsabila, dan Ahmad Kemal El-Ghifari.

Sebelum dilantik sebagai Hakim Tinggi PTA. Palu, Hasbi menjabat sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI dan Dosen Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta dan IAIN Raden Intan Lampung.

Karir pertama Hasbi sebagai Calon Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, Bangka Belitung 1994-1997, Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Bangka Belitung 1997-2000, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, Lampung 2000-2002, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2002-2008, Hakim Yustisial/Asisten Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 2002-2005, Hakim Yustisial/Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung RI 2005-2007,  Instruktur Pelatihan Calon Hakim dan Hakim Badan Diklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 sampai 5 Desember 2018, dan Hakim Yustisial/Kepala Bagian Sekretariat Pimpinan Mahkamah Agung RI 2007-2013 dan terakhir Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI sejak 2013 sebelum dilantik sebagai Hakim Tinggi PTA. Palu dan Kapusdiklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI.

Hasbi Hasan juga beberapa kali berkunjung ke luar negeri untuk menjalani tugas kedinasan dari Mahkamah Agung RI, antara lain Pendidikan dan Pelatihan Hakim di Pusat Pendidikan Hakim Kairo, Mesir tahun 2002, Muhibbah ke Istanbul-Turki dalam rangka Studi Banding tentang Sistem Peradilan Mesir Tahun 2002, Studi Banding pada Majelis Agama Islam Singapura tahun 2003, Seminar Internasional tentang Kekuasaan Kehakiman di Ipoh Malaysia tahun 2003, Pelatihan Hakim di Federal Court and Family Court of Australia tahun 2005, Konferensi Internasional Ketua-Ketua Mahkamah Agung se-Negara Muslim di Teheran, Iran tahun 2008, Studi Banding Perkembangan Ekonomi Islam di Bahrain tahun 2008, Studi Pengembangan Ekonomi Islam di Uni Emirat Arab tahun 2008, Konferensi Internasional Intellectual Property Right di Sudan tahun 2008, Konferensi Internasional Peradilan Lokal dan Federal Ketua-Ketua Mahkamah Agung se-Dunia di Abudhabi tahun 2008, Pelatihan Ekonomi Syariah di Saudi Arabia tahun 2008, Studi Banding Ekonomi Syariah di Kairo, Mesir tahun 2008, Studi Banding Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Hakim di Prancis, Inggris dan Belanda tahun 2008, Studi Banding tentang pelaksanaan Arbitrase Ekonomi Syariah di The Cairo Regional Center for Internasional Commereial Arbitration (CRCICA) Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung Mesir tahun 2009, Studi Banding tentang Tahkim (Arbitrase) pada Mahkamah Agung Amman, Yordania tahun 2009, Ziarah ke Masjidil Aqsha Yerussalem, dalam rangka studi banding tentang Arbitrase di Mesir tahun 2009 dan Muhibbah ke Dubai dalam rangka studi banding tentang Arbitrase di Mesir tahun 2009, Studi Banding di Majelis A’la-li al-Qadha tahun 2011 di tahun 2011, Studi Banding mengenai Court Management di Majelis A’la li al-Qadha Maroko tahun 2011, Studi Banding tentang Court Management di Mahkamah Agung Beijing, China, Menghadiri undangan di Lowy Institute Sydney, Australia, Melbourne University, Australia dan High Court of Australia tahun 2011, Pelatihan Ekonomi Syariah di Makfield Institute of Higher Education (MIRED) Leicester, Inggris 2013, Studi Banding ke Majelis A’la-li al-Qadha dan Mahkamah al-Tamyiz di Bahrain dan Oman tahun 2014.

Disamping sebagai praktisi hukum, Hasbi Hasan juga berkiprah di dunia akademik dan pendidikan. Hasbi sempat menjadi Dewan Guru Pondok Pesantren Darussalam, Lampung tahun 1986-1988, Direktur Kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Yayasan Santrigo, Bandar Lampung tahun 1990-1992, Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang, Lampung Selatan tahun 1990-1991, Dosen tidak tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, Lampung, Dosen tidak tetap Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mastal Mutsammid tahun 1991-1992, Dosen tidak tetap Lembaga Bahasa IAIN Raden Intan, Bandar Lampung tahun 1989-1990, Dosen tidak tetap Politeknik Manufaktur Timah, Bangka-Belitung tahun 1996-1998.Politeknik Manufaktur Timah (Polman Timah) ini berada dibawah naungan Institut Teknologi Bandung (ITB).Dosen tidak tetap Ma’had ‘Aly Ashiddiqiyyah, Jakarta tahun 2009-sekarang, Dosen luar biasa program Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung tahun 2009-sekarang, dan Dosen Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta dan menjabat sebagai Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya. (iin)












 



Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1867749
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
2284
4830
26864
1805320
77595
46154
1867749

Your IP: 52.87.253.202
2019-01-18 10:12

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev