PUTUSAN PENGADILAN

PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2019 - Putus : 19-03-2019 - Upload : 19-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
Novi binti Mustabil Melawan Moh. Fausan bin Rahman
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-03-2019 - Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 28-02-2019 - Upload : 05-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-02-2019 - Upload : 12-02-2019
Putusan PTA PALU Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Waris Islam
Register : 2018 - Putus : 20-12-2018 - Upload : 21-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Gufron bin Sagaf Lasarika m e l a w a n Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika Jabar Anrantha Djafara, SH., MH Ahmadi, SE Manta Berlin Dominggus Sirua, SE Moh. Salman, S.Pt
PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 17-12-2018 - Upload : 18-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 09-11-2018 - Upload : 09-11-2018
Putusan PTA PALU Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 25-10-2018
Putusan PTA PALU Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018
Putusan PTA PALU Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018

Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 Selengkapnya

 RAKOR SE WILAYAH PTA. PALU : MEDAN BERAT DAN KURANG SDM,  PELAYANAN TETAP MAKSIMAL

Palu|www.pta-palu.go.id

Kamis, 6 Desember 2018, Pengadilan Tinggi Agama Palu menggelar Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Agama se Sulawesi Tengah yang diikuti Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Sulawesi Tengah di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Dibuka oleh Panitera PTA. Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum, Rakor dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tupoksi selama satu tahun, mulai dari realisasi, kendala dan inovasi yang telah dilakukan.

Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momen yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi kinerja selama satu tahun.

“Evaluasi tidak saja pada masalah teknis administrasi kesekretariatan tetapi juga masalah administrasi yustisial dan persidangan”, ujarnya.

Mantan Ketua PTA. Maluku Utara tersebut juga mengingatkan agar seluruh satker menyiapkan Laporan Tahunan sebagaimana instruksi Sekretaris Mahkamah Agung.

“Laporan Tahunan Pengadilan Agama paling lambat diterima PTA. Palu 3 Januari 2019 sedangkan untuk Laporan LkjI paling lambat diterima PTA. Palu 6 Februari 2019 untuk diteruskan ke eselon I”, imbuhnya.

Pada Rakor tersebut, masing-masing Pengadilan Agama memaparkan evaluasi tupoksi, mulai dari realisasi anggaran, capaian kinerja, hambatan dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan.

Yang menjadi catatan pada Rakor tersebut adalah semua Pengadilan Agama wilayah PTA. Palu memiliki masalah yang sama yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

PA. Buol misalnya memaparkan bahwa SDM yang dimiliki saat ini hanya 12 orang.

“PA. Buol saat ini tidak memiliki Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan staf”, ujar KPA. Buol

Hal senada juga disampaikan oleh seluruh Ketua Pengadilan Agama se Sulteng

Selain masalah krisis SDM, hal lain yang menjadi tantangan adalah medan yang berat ketika melaksanakan sidang keliling.

Ketua Pengadilan Agama Banggai misalnya memaparkan ketika melaksanakan sidang keliling, Tim Sidkel PA. Banggai harus mengarungi lautan dengan speadboat  dan jarak tempuh yang tidak dekat demi memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian halnya dengan Pengadilan Agama Bungku untuk sidang keliling menggunakan transportasi kapal untuk mencapai tempat sidkel dengan jarak tempuh yang tidak dekat.

Menanggapi kurangnya Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama, Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H. menyampaikan bahwa untuk mengatasi kurangnya SDM, PTA. Palu akan melakukan rekap untuk permintaan SDM ke eselon I dengan harapan pada penerimaan CPNS Mahkamah Agung tahun ini, wilayah PTA. Palu diharapkan mendapat jatah CPNS yang signifikan.

Hal penting lain yang menjadi catatan Rakor PTA. Palu tahun 2018 adalah aktivasi e-court di wilayah PTA. Palu.

“Agar seluruh satker melakukan aktifasi sesuai instruksi Dirjen Badilag sebagai upaya mendukung suksesnya Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung”, imbuh Ketua PTA. Palu.

Rakor ditutup Jum’at, 7 Desember 2018.


Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2707481
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
166
7285
19250
2648795
136006
221677
2707481

Your IP: 54.226.30.186
2019-06-26 00:31

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev