PUTUSAN PENGADILAN

PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2019 - Putus : 19-03-2019 - Upload : 19-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
Novi binti Mustabil Melawan Moh. Fausan bin Rahman
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-03-2019 - Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 28-02-2019 - Upload : 05-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-02-2019 - Upload : 12-02-2019
Putusan PTA PALU Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Waris Islam
Register : 2018 - Putus : 20-12-2018 - Upload : 21-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Gufron bin Sagaf Lasarika m e l a w a n Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika Jabar Anrantha Djafara, SH., MH Ahmadi, SE Manta Berlin Dominggus Sirua, SE Moh. Salman, S.Pt
PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 17-12-2018 - Upload : 18-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 09-11-2018 - Upload : 09-11-2018
Putusan PTA PALU Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 25-10-2018
Putusan PTA PALU Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018
Putusan PTA PALU Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018

Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 Selengkapnya

PTA PALU GELAR RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN LKJIP TAHUN 2018

Palu|www.pta-palu.go.id

Untuk mensinergikan penyusunan laporan Tahunan 2018, PTA. Palu menggelar rapat membahas masalah tersebut, Kamis, 13 Desember 2018 di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Dibuka oleh Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.M.H. yang menyampaikan bahwa penyusunan Laporan Tahunan bukan hanya sekedar rutinitas  tiap akhir  tahun, namun lebih dari itu, Laporan Tahunan merupakan cerminan kinerja PTA. Palu secara keseluruhan sehingga perlu disikapi secara maksimal oleh seluruh stake holder PTA. Palu, khususnya yang telah ditunjuk sebagai panitia, sebagaimana Surat Keputusan Ketua PTA. Palu Nomor : W19-A/1301/KP.01.2/XII/2018 tanggal 3 Desember  2018.

Selanjutnya, Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H selaku Ketua Tim Penyusunan Laptah Tahun 2018 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.     Sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2016  tanggal      26 Nopember 2018 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2018 bahwa pada minggu pertama bulan Januari 2019, seluruh Pengadilan Tingkat Pertama telah mengirimkan Laporan Tahunan 2018 ke Pengadilan Tingkat Banding  baik hardcopy maupun softcopy dan Pengadilan Tingkat Banding mengkompilasi laporan-laporan tersebut.

2.     Laporan Tahunan 2018 diserahkan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. dalam bentuk hard copy pada minggu keempat bulan Januari 2019, sedangkan dalam bentuk soft copy melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari 2019.  

3.     Laporan Tahunan Tingkat Banding agar dibuat sesuai outline yang telah ditentukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Pada kesempatan tersebut, dibahas pula penyusunan LKjIP tahun 2018 yang dipimpin oleh Panitera PTA. Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum selaku Ketua Panitia Penyusunan LKjIP PTA. Palu tahun 2018.

“LKjIP disusun berdasarkan petunjuk eselon I mulai dari Dokumen Reviw IKU, Dokumen Reviw Renstra serta Perjanjian Kinerja dan deadline untuk  Laporan LkjIP tingkat pertama paling lambat diterima PTA. Palu 6 Februari 2019 untuk diteruskan ke eselon I”, imbuhnya. (iin).



 

 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2701774
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1744
6208
13543
2648795
130299
221677
2701774

Your IP: 54.227.157.163
2019-06-25 05:24

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev