PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 AKAN CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, KETUA PTA. PALU TEMUI GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu|www.pta-palu.go.id

Dijadwalkan 31 Januari 2019 mendatang, PTA. Palu akan melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Terkait hal tersebut, Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H didampingi Panitera, Abdul Wahid, S.H.,M.Hum, Sekretaris, Sutarno, S.H.,M.H., Kabag. Umum dan Keuangan, Agus Sukamto, S.Ag dan Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga, Ruly Adhiyaksa, S.H.,M.M menemui Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Djanggola di ruang kerjanya, Senin, 21 Januari 2019 untuk meminta kesediaannya menjadi salah satu saksi dalam acara tersebut.

Menanggapi permintaan tersebut, Longky Djanggola menyambut baik dan menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi pada acara tersebut.

Selan itu, Abu Huraerah juga menyampaikan perihal tambahan  satker Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu yaitu Pengadilan Agama Ampana yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI , 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara bersama 85 Pengadilan baru lainnya.

Longky Djanggola merespon dengan baik penambahan satker tersebut sehingga memudahkan masyarakat ampana dalam berperkara, baik dari segi jarak maupun biaya (mengingat selama ini masyarakat ampana yang berperkara harus menempuh jarak yang jauh dan ongkos yang mahal ke Pengadilan Agama Poso. red).

“Tentunya pelayanan pengadilan kepada masyarakat ampana akan lebih maksimal dengan hadirnya Pengadilan Agama Ampana”, ujar Gubernur kelahiran Palu tersebut.

Selain Gubernur Sulteng, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah juga menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi pada acara pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah. (iin).

 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2072710
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
247
3787
26142
1996543
136218
146338
2072710

Your IP: 52.91.176.251
2019-02-22 01:05

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev