PUTUSAN PENGADILAN

PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2019 - Putus : 19-03-2019 - Upload : 19-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
Novi binti Mustabil Melawan Moh. Fausan bin Rahman
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-03-2019 - Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 28-02-2019 - Upload : 05-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-02-2019 - Upload : 12-02-2019
Putusan PTA PALU Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Waris Islam
Register : 2018 - Putus : 20-12-2018 - Upload : 21-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Gufron bin Sagaf Lasarika m e l a w a n Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika Jabar Anrantha Djafara, SH., MH Ahmadi, SE Manta Berlin Dominggus Sirua, SE Moh. Salman, S.Pt
PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 17-12-2018 - Upload : 18-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 09-11-2018 - Upload : 09-11-2018
Putusan PTA PALU Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 25-10-2018
Putusan PTA PALU Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018
Putusan PTA PALU Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018

Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 Selengkapnya

PTA. PALU GELAR RAKOR BERSAMA PENGADILAN AGAMA SE SULTENG TAHUN 2019

Palu|www.pta-palu.go.id

Membaca dan mempelari kode etik, baik Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti sampai pegawai sangatlah urgen sebagai salah satu upaya menjaga integritas diri dalam menjalankan tugas kedinasan.

Demikian disampaikan Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H dalam Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Agama se Sulawesi Tengah , Kamis, 31 Januari 2019 yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris serta operator E-Court se wilayah Sulawesi Tengah di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Rakor yang dibuka oleh Panitera PTA.Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum, Rakor tersebut mengusung tiga agenda yaitu Sosialisasi Zona Integritas, Penyampaian permasalahan Tupoksi dan Sosialisasi E-Court.

Selain itu, Abu Huraerah juga menyampaikan hasil sosialisasi pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung yang diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia di gedung Mahkamah Agung beberapa waktu lalu, sebagai berikut :

1.   Dirjen  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah Agung RI. mengingatkan kepada seluruh satker

  agar  operator  website  yang  telah  ditunjuk  untuk  terus  memantau  berita-berita  di website  

  Badilag  sehingga  tidak  ketinggalan  informasi-informasi  penting  yang  memerlukan  tindak

  lanjut segera.

2.   Dirjen  Badilag  juga  mendorong  seluruh  satker agar bersungguh-sungguh dalam Fastabiqul

  Khairaat  melakukan   inovasi-inovasi  yang  bisa  membawa   peradilan   agama  lebih

  unggul.

3.   Pimpinan Mahkamah Agung juga mendorong satker, khususnya tingkat banding agar kembali

  menggalakkan    diskusi-diskusi   hukum   melalui   Pokja   masing-masing   sehingga    ketika

  mengalami  permasalahan  teknis  hukum  peradilan  tidak  langsung  bertanya  ke  Mahkamah

  Agung tetapi  bertanya terlebih dahulu ke Pengadilan Tingkat Banding.

4.   Agar satker melakukan upaya penguatan pengawasan melalui Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk Tingkat Banding.

Pada Rakor tersebut, Panitera dan Sekretaris PTA. Palu (H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum dan Sutarno, S.H.,M.H. juga menyampaikan hal-hal terkait kepaniteraan dan kesekretariatan.

Selain menjelaskan masalah kesekretariatan, Sutarno juga mensosialisasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang harus segera diterapkan di satker masing-masing secepatnya.

“Langkah-langkah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagai pengungkit/stimulus  untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan langkah-langkah memperoleh hasil yang dicapai untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani”, imbuhnya.

Keesokan harinya, Jum’at, 1 Februari 2019, setelah ujian e- Test Ekonomi Syariah usai, Rakor  dilanjutkan  dengan Sosialisasi E-Court yang diikuti oleh operator E-Court Pengadilan Agama se Sulteng dengan pemateri Hakim Tinggi PTA. Palu, Drs. H. Moch Sukkri, S.H.,M.H dan trainer E-Court wilayah PTA. Palu/Jurusita Pengadilan Agama Palu, Komaruddin, S.Kom. (iin).







 

Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2292373
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1211
5248
24256
2224942
110097
83285
2292373

Your IP: 52.200.130.163
2019-04-20 04:39

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev