Home > Informasi Pengadilan > Kebijakan Sekretaris Mahkamah Agung Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara (Non Rumah Negara) Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya || (08/01/2024)

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU (WWW.PTA-PALU.GO.ID), SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN TRANSPARANSI PADA PERADILAN AGAMA DI SULAWESI TENGAH.

Kebijakan Sekretaris Mahkamah Agung Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara (Non Rumah Negara) Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya || (08/01/2024)

Written by Super User on 10 January 2024.

Written by Super User on 10 January 2024. Hits: 778

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan dua kebijakan tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara (Non Rumah Negara) Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)